Jakarta, CNBC Indonesia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau regulator agar tidak tergesa-gesa memberlakukan sanksi terhadap korporasi yang belum mampu merealisasikan dana cadangan pesangon. Kekhawatiran ini mencuat seiring hadirnya regulasi anyar dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memungkinkan adanya sanksi berat berupa pencabutan perizinan berusaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menegaskan bahwa pihaknya sangat mengerti esensi pengawasan sekaligus penegakan hukum, supaya mandat pembentukan dana cadangan pesangon dapat benar-benar dipenuhi oleh pelaku usaha.
Meski demikian, eksekusi sanksi semestinya memperhatikan derajat kekeliruan serta kapabilitas finansial korporasi. Kadin memandang pemberian sanksi sepatutnya dijalankan secara berjenjang sekaligus seimbang.
"Kadin memahami pentingnya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan, agar kewajiban perusahaan benar-benar dijalankan," ujar Erwin kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Ia berpandangan bahwa pencabutan izin semestinya diposisikan sebagai opsi pamungkas manakala korporasi melakukan pelanggaran fatal serta enggan berbenah setelah memperoleh edukasi dan surat teguran.
"Pencabutan izin usaha seharusnya menjadi langkah terakhir terhadap pelanggaran serius yang tidak diperbaiki setelah melalui proses pembinaan dan peringatan," tegasnya.
Erwin turut mengingatkan supaya regulasi yang dirancang untuk membela hak buruh tidak malah memicu matinya kegiatan operasional badan usaha. Situasi semacam itu dikhawatirkan memicu ancaman pemutusan hubungan kerja yang jauh lebih masif bagi tenaga kerja.
"Jangan sampai kebijakan yang bertujuan melindungi pekerja justru mengakibatkan perusahaan berhenti beroperasi, dan menciptakan risiko kehilangan pekerjaan yang lebih besar," kata dia.
Oleh sebab itu, Kadin mendorong pemerintah mengedepankan pola edukasi, ketaatan bertahap, serta menyediakan ruang perbaikan bagi korporasi sebelum mengetok hukuman yang mengancam napas kelangsungan bisnis.
Aturan Sanksi dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Keharusan pembentukan dana cadangan pesangon tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Merujuk Pasal 253 ayat (1), pelaku usaha diwajibkan menyiapkan dana cadangan pesangon guna menjamin penyelesaian hak pekerja atau buruh saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pengelolaan dana ini nantinya berada di bawah otoritas lembaga pemerintah. Walau begitu, ketentuan ini tidak dibebankan kepada entitas usaha mikro serta skala kecil menurut Pasal 253 ayat (3) dan ayat (4).
Sementara pada Pasal 253 ayat (6), diatur perihal hukuman administratif bagi entitas bisnis yang melalaikan penyediaan dana cadangan pesangon tersebut.
Rentetan sanksi administratif itu mencakup teguran tertulis, restriksi operasional, pembekuan sementara sebagian maupun seluruh aktivitas niaga, hingga pembatalan izin berusaha.
Mekanisme teknis pelaksanaan hukuman tersebut bakal diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP), sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 253 ayat (7).
Erwin menyatakan Kadin berharap regulator menimbang realitas keuangan perusahaan beserta kekhasan setiap sektor industri dalam mengimplementasikan aturan anyar ini.
Bagi Kadin, proteksi tenaga kerja dan kelangsungan dunia usaha mesti berjalan selaras. Korporasi yang sehat serta berdaya saing dinilai merupakan pilar fundamental guna menjaga sekaligus melahirkan lapangan kerja baru.






