Lonjakan Utang Luar Negeri, Pelemahan Rupiah, dan Defisit Penerimaan Pajak: Menakar Ketahanan Ekonomi RI

Posted on
banner 336x280

Pakar ekonomi menyebut terdapat bantalan pelindung yang tetap menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

JAKARTA – Berbagai indikator perekonomian yang sarat dinamika kini menjadi perhatian utama guna menguji ketangguhan finansial Tanah Air. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terpantau kian meningkat, pergerakan nilai tukar rupiah tertekan hingga menembus kisaran Rp 18.200 per dolar AS, sementara kinerja penerimaan pajak tercatat masih tertinggal ratusan triliun rupiah dari sasaran penerimaan negara.

banner 468x60

Berdasarkan rilis Bank Indonesia (BI), jumlah ULN Indonesia sepanjang kuartal III 2026 telah menembus 458,9 miliar dolar AS atau setara Rp 8.351 triliun. Nominal tersebut membukukan peningkatan sebesar 3,5 miliar dolar AS jika dibandingkan dengan kuartal terdahulu yang bertengger di angka 455,4 miliar dolar AS.

Pada saat bersamaan, data perdagangan Bloomberg pada Senin (16/11/2026) siang memperlihatkan kurs rupiah merosot ke kisaran Rp 18.255 per dolar AS. Mata uang nasional sejatinya telah melewati ambang batas psikologis Rp 18.000 per dolar AS sejak pertengahan Oktober 2026 yang lampau.

Melihat performa anggaran negara, realisasi setoran perpajakan hingga Oktober 2026 baru menyentuh Rp 1.796,8 triliun atau setara 76,2 persen dari pagu APBN 2026. Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara memaparkan bahwa penerimaan pajak masih perlu mengejar kekurangan sekitar Rp 514 triliun demi memenuhi target outlook akhir tahun senilai Rp 2.310,8 triliun.

Perpaduan ketiga indikator ekonomi tersebut memang berpeluang menghadirkan tekanan signifikan terhadap stabilitas domestik. Kendati demikian, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai instrumen utang jangka panjang, penerimaan devisa valas, serta cadangan devisa nasional masih berfungsi optimal sebagai penyangga utama.

“Kenaikan ULN memperbesar sensitivitas neraca terhadap pelemahan rupiah. Rasio ULN mencapai 30,9 persen, PDB 84,3 persen berjangka panjang. Struktur ini memberi bantalan terhadap risiko jatuh tempo mendadak,” ujar Syafruddin kepada Republika, Senin (16/11/2026).

Walau begitu, ia mengingatkan bahwa depresiasi mata uang memperberat kewajiban pembayaran valas berdenominasi dolar tanpa lindung nilai. Efek pelemahan tersebut amat bergantung pada komposisi valuta, waktu jatuh tempo, serta penerimaan valas. Dirinya memaparkan bahwa ULN domestik turut mencakup kewajiban korporasi swasta, otoritas moneter, dan entitas lain sehingga keseluruhan stok utang tidak serta-merta membebani kas APBN.

“Penguatan dolar dan kenaikan yield global menjelaskan sebagian tekanan. Kerentanan struktural muncul bila kebutuhan valas melampaui kapasitas menghasilkan devisa. Risiko sesungguhnya terletak pada ketidakcocokan neraca, bukan angka utang semata,” terangnya.

Mengenai penerimaan kas negara dan kredibilitas fiskal, Syafruddin menilai selisih target perpajakan mesti disikapi lewat telaah yang cermat tanpa terburu-buru menarik simpulan negatif.

“Angka Rp 514 triliun menunjukkan kebutuhan tambahan menuju proyeksi akhir tahun. Angka itu bukan kerugian pajak final ataupun defisit yang sudah pasti. Penerimaan bahkan tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Karena itu, klaim ekonomi melemah harus diuji bersama basis pajak,” tuturnya.

Pemerintah diimbau mengevaluasi kembali struktur pajak, pengembalian kelebihan bayar atau restitusi, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta akurasi asumsi makro. Bila target penerimaan meleset, ruang gerak APBN akan kian terbatas.

“Defisit dapat meningkat apabila belanja tidak menyesuaikan. Penerbitan utang tambahan kemudian berisiko menaikkan biaya bunga dan premi risiko. Pemerintah harus melindungi belanja produktif sambil memperkuat administrasi perpajakan. Kredibilitas fiskal ditentukan oleh mutu penyesuaian, bukan sekadar target penerimaan,” pungkasnya.

banner 336x280