Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyepakati perpanjangan masa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Kesepakatan penting tersebut disahkan secara kuorum dalam agenda rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (17/11/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ketetapan bersama tersebut diketok palu sesudah pimpinan sidang yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memohon persetujuan dari segenap anggota dewan terkait permintaan tambahan durasi yang diajukan oleh jajaran pimpinan Komisi X DPR RI.
Permohonan penambahan tempo pembahasan itu sebelumnya sudah dipaparkan dalam forum rapat konsultasi tertanggal 10 November 2026, yang berlandaskan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib kedewanan.
“Sehubungan dengan itu dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut di atas?” tanya Dasco kepada seluruh hadirin.
“Setuju,” jawab seluruh peserta yang memadati ruang rapat paripurna secara serentak.
Berkat adanya restu paripurna tersebut, proses perumusan RUU Statistik kini memperoleh alokasi durasi ekstra sebagaimana permohonan resmi dari para pimpinan Komisi X DPR RI.
RUU Tata Cara Pembentukan UU
Pada agenda persidangan yang sama, parlemen turut mengulas draf RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan inisiatif murni dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Rangkaian agenda ini melingkupi pemaparan sikap dan evaluasi fraksi-fraksi sebelum penarikan suara akhir untuk menetapkan naskah regulasi baru tersebut sebagai RUU resmi usul DPR.
Demi efisiensi jadwal rapat, Dasco lantas menawarkan opsi agar dokumen sikap fraksi diserahkan berupa berkas tertulis ke meja pimpinan dewan.
“Sebelum kami persilakan kepada juru bicara masing-masing, kami minta persetujuan rapat paripurna dewan mengenai waktu yang akan digunakan selama 7 menit atau untuk menyingkat waktu jika disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan,” ujar Dasco.
Sebanyak delapan fraksi lantas maju menyerahkan pandangan fraksi mereka kepada pimpinan DPR. Kedelapan fraksi tersebut mencakup PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, serta Partai Demokrat.
Di samping kedua agenda regulasi tadi, jajaran pimpinan DPR mengumumkan telah menerima empat pucuk surat Presiden berisi delegasi wakil pemerintah guna mendiskusikan RUU Pemerintahan Aceh, Administrasi Kependudukan, Penyiaran, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Parlemen pun menerima dua berkas surat dari Menteri Keuangan serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penunjukan kantor akuntan publik dalam rangka audit laporan keuangan BPK tahun 2026.
“Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” tutur Dasco mengakhiri keterangannya.








