Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan keahlian para petugas pengelola data guna menangkal timbulnya perselisihan informasi sekaligus menghadirkan birokrasi yang akuntabel.
Langkah proaktif dipacu oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) demi meredam potensi konflik permohonan informasi di wilayahnya. Strategi nyata tersebut diaplikasikan melalui pemantapan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) garda depan penyedia fasilitas informasi publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Kaswo, menyampaikan bahwa transparansi terhadap akses publik adalah fondasi esensial untuk melahirkan kepemerintahan yang berintegritas. Pernyataan itu ia sampaikan seusai agenda peningkatan mutu SDM Pengelola Layanan Informasi Publik di Pangkalpinang, Senin.
“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Kaswo.
Acara yang mengangkat tajuk “Penguatan Kapasitas Pengelola Layanan Informasi Publik dalam Mencegah dan Mengantisipasi Sengketa Informasi Publik” ini ditujukan untuk memacu kapasitas teknis dan profesionalitas aparatur. Melalui pembekalan tersebut, pemenuhan hak informasi bagi publik diharapkan tersaji secara transparan, bertanggung jawab, serta tunduk pada kaidah perundang-undangan.
“Pengelolaan informasi publik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Kaswo menegaskan.
Kaswo memaparkan lebih jauh mengenai komitmen kuat Kanwil Kemenkum Babel dalam mengokohkan harmonisasi lintas unit kerja. Instansinya pun bertekad mendongkrak kerapian pengarsipan dokumen serta mengoptimalkan instrumen digital demi menghadirkan akses informasi yang tanggap.
“Melalui peningkatan kompetensi pengelola informasi, kita berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal sekaligus mampu meminimalkan potensi sengketa informasi publik,” ujarnya.
Pada forum serupa, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat RI, Arman Fauzi, menyajikan materi penting perihal dasar hukum keterbukaan informasi. Dirinya mengupas tuntas amanat struktural Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta tata cara pengelompokan jenis informasi.
Arman menegaskan krusialnya pembaruan rutin pada Daftar Informasi Publik (DIP). Dirinya turut menggarisbawahi urgensi pengujian konsekuensi sebelum menentukan informasi yang dikecualikan, disandingkan kepatuhan terhadap alur kerja birokrasi demi menekan risiko persengketaan.
“Inilah pentingnya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penetapan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi, dan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan untuk mencegah potensi sengketa informasi,” katanya.
Materi berita diproduksi memanfaatkan instrumen AI.






