Penanggulangan bencana banjir yang menerpa sejumlah kawasan di Provinsi Aceh pada pertengahan November 2026 menuntut tindakan sigap serta keterpaduan sinergi antara otoritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bukan sebatas penanggulangan masa tanggap darurat, peninjauan ulang terhadap pola mitigasi dan percepatan rehabilitasi sarana publik dinilai amat krusial guna menekan potensi perulangan bencana alam serupa pada masa mendatang.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, secara tegas mendorong segenap aparatur pemerintah untuk memastikan pasokan kebutuhan esensial para korban terdampak dapat terdistribusi secara utuh, khususnya kelompok warga yang bermukim di kantong-kantong pemukiman terpencil yang sulit terjangkau sarana transportasi.
Mengacu pada catatan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tertanggal 15 November 2026, luapan air bah tersebut telah menimbulkan dampak langsung bagi 27.682 jiwa. Dari keseluruhan angka tersebut, sebanyak 18.158 orang tercatat tersebar di delapan wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, yang meliputi Kecamatan Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, serta Seruway.
Matindas mengutarakan keprihatinan yang teramat mendalam mengingat masyarakat di daerah harus kembali terhantam bencana susulan di saat rangkaian proses rehabilitasi fisik dan pemulihan sosial ekonomi pascabencana di kawasan Pulau Sumatera sesungguhnya masih terus berlangsung hingga saat ini.
“Kami menyampaikan simpati dan doa bagi seluruh warga Aceh yang terdampak. Di balik 27.682 orang terdampak ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terganggu sekolahnya, lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus, serta warga yang kehilangan sumber penghidupan. Penanganan bencana harus cepat, tepat, dan terukur,” tutur Matindas, Senin (16/11/2026).
Legislator Senayan tersebut menyerukan kepada lembaga BNPB bersama jajaran pemerintah daerah untuk menjamin alur rantai distribusi pertolongan berjalan secara terorganisasi dan rapi sampai benar-benar menyentuh masyarakat yang terjebak di daerah-daerah terisolasi.
Penyediaan suplai logistik harian bagi para warga di pos pengungsian, mulai dari bahan pangan, ketersediaan air bersih, fasilitas kebersihan sanitasi, pelayanan tim medis, selimut penghangat, hingga kelengkapan spesifik bagi bayi dan balita, wajib ditetapkan menjadi fokus utama penanganan darurat. Di samping pemenuhan logistik, daya tampung fasilitas penampungan sementara pun harus ditata selaras dengan volume pengungsi supaya mampu menyajikan ruang hunian yang aman, higienis, serta manusiawi.
Pentingnya Pendataan Korban
Lebih lanjut, Matindas menggarisbawahi urgensi inventarisasi data korban serta pemetaan kerusakan fisik yang diselenggarakan secara sigap, presisi, dan terbuka. Rekapitulasi data yang valid tersebut sangat dibutuhkan guna menetapkan skala prioritas jenis bantuan, termasuk program perbaikan bagi penduduk yang tempat tinggalnya roboh atau mereka yang kehilangan sumber mata pencaharian harian dampak limpasan banjir.
Dirinya berpandangan bahwa bencana hidrometeorologi yang datang kembali di tengah agenda pemulihan infrastruktur ini sepatutnya dijadikan titik tolak introspeksi strategis untuk menilai ulang tingkat ketangguhan sistem kesiapsiagaan lingkungan secara komprehensif.
“Pemulihan pascabencana Sumatera tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali yang rusak. Pemulihan harus memastikan masyarakat tidak kembali berada pada risiko yang sama. Jika banjir terjadi berulang, kami perlu mempertanyakan pembangunan infrastruktur bencana di Aceh seperti apa,” jelasnya.
Matindas turut memperingatkan seluruh pemangku kebijakan agar senantiasa berpedoman teguh pada mandat pokok Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama pada penguatan kapasitas mitigasi teknis serta penurunan risiko bencana alam. Dirinya pun mendesak peningkatan alokasi dana mitigasi kebencanaan, pemutakhiran jejaring peringatan dini, perluasan diseminasi kabar kebencanaan ke tingkat gampong, serta pengawasan ketat terhadap keandalan operasional seluruh peranti pendeteksi lingkungan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Jangan sampai masyarakat yang baru saja berupaya bangkit dari bencana kembali menghadapi ancaman yang sama karena mitigasi dan kesiapsiagaan belum berjalan optimal,” ungkap Matindas.
Permintaan Gubernur Aceh
Beriringan dengan langkah penanganan dampak bencana, Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem memberikan instruksi khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh untuk menempatkan rekonstruksi sarana fisik yang hancur sebagai fokus kerja paling mendesak. Titik berat rehabilitasi ditujukan kepada koridor yang terputus alur transportasinya agar lalu lintas antarwilayah serta urat nadi kehidupan publik dapat segera berfungsi normal.
"Prioritaskan penanganan infrastruktur pada wilayah yang mengalami gangguan akses, agar konektivitas antar wilayah dan roda kehidupan masyarakat dapat segera pulih," kata Mualem di Banda Aceh, Senin (16/11/2026).
Instruksi tegas pimpinan daerah tersebut disampaikan melalui pidato tertulis Mualem yang dibacakan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik, seusai agenda seremonial pelantikan pejabat Kepala Dinas PUPR Aceh definitif yang baru, Asnawi, bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh.
Mualem memandang institusi PUPR mengemban tanggung jawab yang sangat vital dalam peta pembangunan kawasan, khususnya perihal memastikan keandalan jaringan jalan raya, jembatan penghubung, sistem drainase air, serta tata ruang spasial terpadu yang memengaruhi aktivitas dan laju ekonomi warga.
"Pastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran," ujarnya.
Sebagai ikhtiar memacu kecepatan pemulihan fisik di lapangan, Mualem mengimbau jajaran Dinas PUPR Aceh untuk mempererat kerja sama lintas sektoral dengan unit balai kerja Kementerian Pekerjaan Umum di Aceh, satuan TNI, pemerintah kabupaten/kota, beserta para pemangku kepentingan. Dirinya mengingatkan pentingnya konsep pembangunan prasarana yang berketahanan tinggi berwawasan mitigasi, belajar dari peristiwa musibah banjir dan tanah longsor yang mendera Aceh pada tahun sebelumnya.
Di samping urusan rekonstruksi konstruksi fisik, Mualem menginstruksikan pejabat PUPR untuk merapikan manajemen internal birokrasi dan mendongkrak etos produktivitas aparatur sipil negara.
"Segera konsolidasi organisasi, membangun tim kerja yang solid, menempatkan aparatur sesuai kompetensi, serta meningkatkan disiplin dan profesionalisme pegawai," katanya.
Mualem juga menuntut seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mendorong optimalisasi serapan realisasi pembiayaan daerah. Manajemen pengendalian program kerja terpadu, tahapan lelang pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan teknis di lapangan wajib diperketat agar penuntasan kegiatan tidak bertumpuk di akhir tahun anggaran.
Walau dituntut bergerak serba cepat, pemanfaatan anggaran kas daerah diwajibkan mengedepankan kualitas konstruksi bangunan, keterbukaan sistem, dan akuntabilitas publik sehingga penggunaan dana daerah betul-betul menghadirkan manfaat konkret bagi penduduk setempat.
"Segera bekerja dan menghadirkan langkah-langkah konkret dalam menjalankan amanah, khususnya mempercepat pembangunan serta pemulihan infrastruktur Aceh," Mualem menandaskan.
Simak informasi terkini dan kredibel lainnya di portal Liputan6:








