Polda Metro Jaya Klarifikasi Kabar Penangkapan Firli Bahuri: Hanya Koordinasi Jadwal Pemeriksaan

Posted on
banner 336x280

Jakarta – Pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya secara resmi menepis spekulasi mengenai penahanan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. Isu penahanan sosok eks pimpinan lembaga antirasuah tersebut ramai diperbincangkan publik sepanjang beberapa hari belakangan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto menjelaskan bahwa tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebenarnya memang menyambangi kediaman Firli. Kendati demikian, kehadiran aparat penegak hukum tersebut semata-mata berhubungan erat dengan dua lembar surat panggilan permintaan keterangan yang sebelumnya telah dilayangkan secara resmi.

banner 468x60

“Saya ulangi kembali, penyidik menemui saudara FB untuk menyampaikan mengatur jadwal pemeriksaan atas dua surat panggilan sebelumnya,” kata Budi, Senin (16/11/2026).

Budi pun memberikan penegasan gamblang bahwa kepolisian sama sekali tidak melakukan tindakan penangkapan fisik ataupun penahanan sementara terhadap Firli.

“Iya. Tidak ada yang ditangkap dan tidak ada yang diamankan,” ujarnya.

Hingga detik ini, jajaran penyidik masih menunggu kepastian resmi dari tim penasihat hukum Firli demi menyepakati penetapan waktu proses klarifikasi. Pihak kepolisian berjanji bakal membeberkan informasi lanjutan begitu kesepakatan waktu antara kedua belah pihak telah terjalin rapi.

“Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk menyinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan,” tutur Budi.

Sewaktu disinggung mengenai pemicu mengapa Firli belum juga hadir memenuhi panggilan penyidik kepolisian, Budi berujar pihaknya belum memperoleh keterangan pasti terkait hal tersebut.

“Untuk alasan yang bersangkutan kita belum bisa memahami, mungkin bisa langsung tanyakan dengan pihak pengacaranya Pak FB,” ucapnya.

Nyaris 3 Tahun Kasus Firli Bergulir

Penanganan perkara yang menyeret Firli telah berjalan hampir kurun waktu tiga tahun lamanya. Aparat kepolisian menggelar tahapan ekspose atau gelar perkara status hukum tersangka pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB. Kesimpulan forum gelar perkara tersebut membuktikan adanya kecukupan alat bukti sah untuk menetapkan status tersangka terhadap Firli Bahuri.

Mantan komisioner lembaga antirasuah itu dituding terlibat praktik korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, maupun hadiah atau janji selaku aparatur sipil negara demi kewenangan jabatannya dalam penanganan persoalan perkara di lingkungan Kementerian Pertanian rentang periode tahun 2020 sampai 2023.

Akan tetapi, hingga kini proses hukum perkara Firli dinilai tidak kunjung menunjukkan kemajuan berarti alias jalan di tempat. Institusi Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahkan telah mengambil langkah memulangkan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan karena arahan serta petunjuk kelengkapan perkara tidak dipenuhi jajaran kepolisian.

“Kita kembalikan SPDP bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma saat dihubungi, Kamis (23/4/2026).

Tindakan pemulangan surat penyidikan tersebut bukan keputusan tanpa dasar yuridis. Dapot menerangkan, kepolisian gagal mematuhi tenggat pemenuhan berkas formulir P19 yang ditentukan undang-undang.

“Petunjuk jaksa kan belum dipenuhi dengan batas waktu yang ditentukan. Kan ada batas waktunya. Kita kirim P20. P20 gak dipenuhi ya kita kembalikan lah SPDP-nya. Kita pengembalian SPDP itu 7 Agustus 2025,” ujar dia.

Situasi tersebut mengakibatkan laju proses penegakan keadilan menemui kebuntuan total. Rangkaian investigasi perkara Firli pun otomatis terhenti kembali pada langkah dasar penyidikan permulaan.

Dapot menambahkan, konsekuensi yuridisnya ialah aparat penyidik kepolisian diwajibkan menyusun kembali prosedur perkara sejak titik nol apabila berkeinginan melanjutkan penanganan hukum tersebut ke pengadilan.

“Iya betul (Kalau sudah SPDP, kirim lagi SPDP baru),” ujar dia.

Dalam duduk perkara ini, Firli dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B, ataupun Pasal 11 regulasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Simak terus sajian informasi paling aktual dan akurat melalui portal Berita Liputan6.

Sederet Temuan Operasi Sarang Narkoba di 2 Lapas, Kalapas Akui Kecolongan

Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Pesantren Jaksel Segera Diperiksa

Penjelasan Ilmiah soal Dahsyatnya Kekuatan Puting Beliung Saat Awal Musim Hujan

Pramono Ingatkan LRT, Blackout Manggarai Jangan Terulang

Polisi Mulai Bidik Pengendara Akali Kamera ETLE Jakarta

Operasi Zebra Dimulai, 13 Pelanggaran jadi Incaran

Sekolah Rakyat Jadi Rumah Kedua Iksan, Bocah Piatu yang Bercita-cita Menjadi Tentara

Perjalanan KRL Green Line Terlambat Senin Pagi, Ini Penyebabnya

Wamensos Agus Jabo Tegaskan Sekolah Rakyat Jadi Upaya Memutus Kemiskinan Antargenerasi

banner 336x280