Para menteri luar negeri negara anggota ASEAN meninjau penerapan rencana Konsensus Lima Poin untuk Myanmar, mempercepat kehadiran pusat koordinasi kabut asap, serta meratifikasi berdirinya Pusat Maritim ASEAN di wilayah Filipina.
Pertemuan tingkat diplomat tinggi di kawasan Asia Tenggara tersebut mengkaji langkah konkret penyelesaian damai atas krisis Myanmar. Di samping persoalan tersebut, para delegasi sepakat mendorong percepatan pusat pengendali asap lintas batas dan meresmikan kerangka dasar bagi pusat kemaritiman.
Keterangan resmi tersebut dipaparkan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro dalam sebuah sesi taklimat media di Manila pada Sabtu. Lazaro membeberkan laporan hasil kunjungan kemanusiaannya ke Myanmar pada Oktober sebelumnya serta sejumlah pertemuan penting dengan beragam pemangku kepentingan di negara itu.
"Saya menyampaikan laporan kepada para menteri luar negeri mengenai misi kemanusiaan yang saya lakukan di Myanmar pada Oktober lalu, serta berbagai pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Myanmar. Pada dasarnya, pembahasan difokuskan pada perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin di Myanmar," kata Lazaro.
Diplomat utama Filipina tersebut menerangkan lebih lanjut bahwa perumusan draf keputusan terkait peninjauan rencana aksi itu kini tengah dituntaskan. Hasil rumusan draf tersebut nantinya siap diajukan ke hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN.
Mengenai pertanyaan peluang pelonggaran restriksi partisipasi bagi pimpinan rezim Myanmar pada agenda-agenda resmi ASEAN, Lazaro menekankan bahwa aturan pembatasan yang ada tetap dipertahankan secara utuh tanpa ada perubahan. "Untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin masih tetap berlaku," ujarnya tegas.
Dorongan Pusat Penanggulangan Kabut Asap
Di ruang sidang yang sama, jajaran menteri luar negeri ASEAN menginstruksikan percepatan pendirian pusat koordinasi kawasan guna menangani bahaya kabut asap lintas batas negara. Lazaro menggarisbawahi bahwa polusi kabut asap dari titik api di Indonesia sempat mencemari ruang udara Singapura dan Malaysia, bahkan pada Oktober lalu terdeteksi menjangkau kawasan Filipina.
Pembentukan Pusat Maritim ASEAN di Filipina
Selain persoalan lingkungan, forum tersebut melahirkan kesepakatan krusial di ranah kelautan. "Dalam pertemuan ini, kami mengadopsi nota konsep dan kerangka acuan Pusat Maritim ASEAN. Pusat Maritim ASEAN ini akan berkedudukan di Filipina," kata Lazaro.
Ia memaparkan bahwa fasilitas baru tersebut ditujukan demi menopang beragam program kerja sama negara-negara anggota ASEAN pada sektor kemaritiman. Ruang lingkup dukungannya mencakup tata kelola operasional pelabuhan serta kemajuan sektor ekonomi biru berkelanjutan.
Sampai sekarang, Myanmar tetap tidak diperkenankan hadir dalam kegiatan pokok ASEAN pada tataran representasi politik, termasuk konferensi menteri luar negeri hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin. Aturan pembatasan tersebut mulai diberlakukan ASEAN sejak 2021 pascakudeta militer di Myanmar dan lahirnya Konsensus Lima Poin dalam mengatasi krisis, yang kala itu turut melibatkan utusan Myanmar.
Butir esensial dari konsensus meliputi penghentian kekerasan seketika oleh semua faksi yang berkonflik, penyelenggaraan dialog inklusif secara cepat, serta jaminan akses penyaluran bantuan kemanusiaan dari sesama anggota ASEAN. Namun, sepanjang perjalanannya, poin pengiriman bantuan kemanusiaan menjadi satu-satunya klausul yang berjalan teratur.
