Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan tata kelola perekonomian nasional menerapkan prinsip ekonomi kekeluargaan. Konsep ini ditegaskan bukan gagasan pribadi buatannya.
Prabowo menyampaikan skema perekonomian berasas kekeluargaan ini ialah instruksi langsung para perintis kemerdekaan yang diwariskan bagi segenap masyarakat.
"Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo Subianto. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita," tuturnya pada pembukaan Tanwir sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11), disiarkan daring lewat YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo memaparkan tatanan ekonomi kekeluargaan tersebut merupakan amanah konstitusi tertulis dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
Aturan dasar itu menetapkan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."
Berdasarkan landasan hukum itu, Prabowo menerangkan ekonomi kekeluargaan mengharuskan aktivitas perekonomian nasional dirancang memakai pondasi kebersamaan.
Dengan demikian, seluruh sektor produksi strategis milik publik yang mengendalikan hajat hidup warga wajib berada di bawah pengelolaan kekuasaan negara. Selanjutnya, otoritas negara mengelolanya demi menghadirkan kesejahteraan warga.
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ucap Prabowo.
Meski begitu, Prabowo menyesalkan keberadaan oknum tertentu yang berupaya mencabut nilai ekonomi kekeluargaan dari Pasal 33 serta Pasal 34 UUD 1945. Kendati demikian, dirinya enggan merinci kelompok dimaksud.
"Ini hampir hilang. Ada pihak-pihak yang ingin menghilangkan pasal 33 dan pasal 34," pungkas Prabowo.
