Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan perumusan UMP wajib mengacu pada regulasi hukum serta statistik resmi untuk mengangkat taraf hidup para buruh.
MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) mesti taat pada ketentuan payung hukum dan petunjuk teknis kementerian. Arahan tersebut diutarakannya pada pertemuan Temu dan Silaturahmi Gubernur Sulsel Bersama Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, Organisasi Perangkat Daerah, serta Serikat Pekerja/Buruh di Kota Makassar, hari Jumat.
Sudirman menerangkan bahwa rujukan statistik formal merupakan fondasi krusial saat mengkalkulasi serta merumuskan rekomendasi upah. Beliau meminta segenap pihak yang hadir senantiasa memelihara komunikasi terbuka dan saling menghargai demi mewujudkan mufakat yang berkeadilan.
Musyawarah Berlandaskan Angka
Gubernur menginginkan perwakilan buruh menyuarakan tuntutan berlandaskan indikator terukur dan data konkret. Sebaliknya, kalangan pebisnis diminta memaparkan situasi operasional secara jujur, mencakup beban biaya, tingkat produktivitas, serta kapasitas finansial perseroan.
"Kewajiban pemerintah adalah memediasi musyawarah, menyajikan data, serta menjamin seluruh tahapan selaras aturan," kata Andi Sudirman. Ia mengutarakan jalinan komunikasi intensif antara otoritas daerah, buruh, dan asosiasi pengusaha sangat krusial guna menyatukan persepsi mengenai arah kebijakan upah minimum.
Prioritaskan Kesejahteraan Buruh
Melangkah ke periode tahun kedua masa baktinya, Gubernur mengungkapkan Pemprov Sulsel berkomitmen menghadirkan langkah riil demi mendongkrak kesejahteraan kaum buruh. Ia memandang kondisi para pekerja sebagai salah satu tolok ukur utama dalam menilai kesuksesan program pembangunan maupun performa birokrasi pemerintahan.
Gubernur turut menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan agar peka mendalami realitas lapangan, tuntutan, serta keinginan serikat pekerja. "Kami merancang peta jalan arah kebijakan ke depan. Forum inilah sarana berkumpul demi merumuskan jalan keluar," tuturnya.
Andi Sudirman menegaskan ajang berkala ini berperan penting menampung pertimbangan dari pihak pemerintah, organisasi pekerja, serta pengusaha demi memecahkan aneka persoalan ketenagakerjaan daerah.
Materi berita ini diproses memakai dukungan kecerdasan buatan.







