Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersiap memperkokoh kemitraan strategis dengan otoritas Singapura guna memberantas berbagai praktik penghindaran kewajiban perpajakan, mulai dari skema transfer pricing hingga pemalsuan faktur (misinvoicing) yang mengancam kas negara.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa sinergi bilateral ini nantinya dipimpin langsung oleh Kementerian Luar Negeri serta mengikutsertakan DJP dan kementerian maupun lembaga terkait lainnya.
Salah satu agenda utama yang dimatangkan dalam penjajakan tersebut mencakup integrasi pertukaran data perpajakan demi meningkatkan kedisiplinan korporasi bisnis di dua yurisdiksi.
"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura. Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit," tutur Bimo saat acara Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Kamis (12/11).
Tidak hanya merangkul Singapura, DJP turut menjalin kolaborasi erat bersama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam upaya menekan aksi manipulasi faktur murah (underinvoicing) serta rekayasa penetapan harga transfer.
Otoritas pajak memberikan sokongan penuh pada langkah rekonsiliasi lalu lintas data ekspor-impor yang digarap DSI, bahkan sejak tahapan pra-pengiriman barang ke luar negeri.
Upaya preventif terpadu ini diaplikasikan agar indikasi rekayasa nominal transaksi perdagangan internasional dapat terpantau sejak fase paling dini.
"Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," tegas Bimo.
Bimo sebelumnya menandaskan bahwa relasi antara Indonesia dan Singapura ini diproyeksikan untuk mewujudkan iklim persaingan perpajakan regional yang jauh lebih berkeadilan.
"Ada niat baik dari Perdana Menteri Singapura untuk membahas tiga hal. Pertama, penyelesaian bersama terkait karhutla. Kedua, transfer pricing. Ketiga, misinvoicing. Ini sudah menjadi isu antarnegara, bahasanya untuk keadilan pemajakan dan persaingan pajak yang adil," ungkap Bimo pada pekan lalu.
Bimo menilai, manipulasi harga transfer dan rekayasa alokasi pengeluaran secara sistematis mampu memangkas porsi laba bersih entitas usaha yang tercatat di Indonesia.
Skema yang tengah diawasi ketat otoritas pajak adalah pembebanan anggaran pemasaran bernilai raksasa, sehingga pembukuan di tanah air tampak defisit, sedangkan margin keuntungan digeser keluar batas teritorial.
"Dilarikan laba ke sana, di kita dibebankan biaya. Di kita dibebankan marketing fee banyak sekali yang akhirnya menjadi merugi di sini," sebutnya.
Prakarsa bilateral tersebut direncanakan ikut menyoroti dampak dari aktivitas penanaman modal yang melalaikan aspek kelestarian alam, termasuk perumusan sanksi lintas negara jika diperlukan.
Sebagai wawasan, transfer pricing merupakan mekanisme penentuan harga barang atau jasa antarperusahaan berafiliasi. Skema ini diawasi ketat fiskus jika dimanfaatkan menggeser keuntungan menuju negara bertarif pajak rendah.
Adapun underinvoicing merujuk pada penetapan angka faktur yang sengaja dibuat lebih rendah dari nilai riil transaksi untuk menekan pelaporan omzet serta setoran pajak korporasi.
