Jakarta, CNBC Indonesia – Gibran Rakabuming Raka dipastikan tetap menerima pemasukan rutin per bulan usai memutuskan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.
Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 terkait Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran berhak mengantongi uang pensiun setara 100% dari penerimaan gaji pokok terakhirnya.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," bunyi petikan Pasal 6 UU 7/1978 pada Kamis (12/11/2026).
Merujuk ketentuan Pasal 2 UU 7/1978, nominal gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali lipat dari penghasilan dasar tertinggi pejabat tinggi negara di luar presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, upah pokok pucuk pimpinan lembaga tertinggi negara diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 dengan angka Rp5.040.000 setiap bulan. Bertolak dari acuan pendapatan pokok Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, serta MA tersebut, maka gaji pokok bulanan wapres menyentuh Rp20.160.000.
Jumlah uang tersebut nantinya langsung mengalir sebagai pemasukan rutin bulanan bagi Gibran pascapengunduran dirinya, mengingat porsi dana pensiun pokok mencapai 100% dari penghasilan pokok terakhir.
Nominal dana bulanan milik Gibran itu belum menghitung alokasi keuntungan pensiun lainnya, semisal aneka tunjangan sah yang selaras dengan payung hukum regulasi pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil.
Selain itu, negara menanggung pengeluaran kebutuhan operasional domestik seperti pemakaian listrik, air, jaringan telepon, hingga keseluruhan tanggungan jaminan medis bagi dirinya dan anggota keluarga.
Regulasi tersebut turut menjamin pemberian fasilitas satu unit hunian resmi yang layak lengkap beserta perabotannya, ditambah penyediaan satu armada mobil dinas milik negara beserta tenaga sopir.
Seluruh hak pensiun eks kepala negara maupun wakilnya beserta tunjangan, beban rumah tangga, serta premi proteksi kesehatan mulai disalurkan pada bulan berikutnya setelah penetapan pelepasan tugas secara terhormat.
Keterangan resmi dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menegaskan bahwa setiap proses purnatugas Presiden maupun Wakil Presiden dikategorikan selaku pemberhentian secara hormat.
Status penghentian terhormat tersebut hanya dapat dinyatakan batal jika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lewat surat ketetapannya menegaskan pemberhentian bersangkutan berkategori tidak dengan hormat.
Kemudian Pasal 11 undang-undang serupa membeberkan mandat bahwa mantan Presiden beserta Wakil Presiden memiliki kewenangan mempekerjakan asisten pribadi yang berstatus aparatur Pegawai Negeri.
