Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengusulkan mekanisme penyitaan aset milik pelaku kejahatan tanpa memerlukan ketetapan vonis pengadilan. Hal tersebut dipastikan langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra.
Gagasan ini termuat pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 66 saat agenda Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan berkas materi rapat, penyitaan tanpa putusan pengadilan tersebut mewajibkan syarat nilai harta minimal Rp1 miliar. Aturan batasan nilai aset ini telah disepakati oleh tim perumus.
"Iya, (perampasan aset terhadap pelaku pidana bisa dilakukan) berdasarkan putusan hakim dan tidak ada putusan," tutur Dhahana ketika dimintai konfirmasi setelah pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
