Menko Yusril Ihza Mahendra merasa sangat optimis bahwa Indonesia sanggup menembus keanggotaan OECD dalam jangka dua sampai tiga tahun mendatang, menandakan babak peralihan status dari negara berkembang menjadi negara maju di kawasan Asia.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengutarakan keyakinan kuatnya perihal kans Indonesia meraih status anggota penuh pada Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam rentang waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Otoritas pemerintah secara berkesinambungan menggelar supervisi serta diskusi mendalam bersama perwakilan OECD guna memperkokoh fondasi kelembagaan utama, termasuk perangkat antikorupsi dan tata kelola administrasi publik yang akuntabel.
"Kami terus melakukan pengawasan dan berkonsultasi dengan mereka (OECD), terutama untuk memperkuat sistem antikorupsi, administrasi yang transparan, hukum yang adil dan pasti, dan sebagainya," tutur Yusril di tengah agenda diskusi nasional di Jakarta, Selasa.
Dirinya menerangkan pihak birokrasi saat ini berupaya memacu penuntasan 80 sektor transformasi wajib yang harus dibenahi demi melengkapi proses keikutsertaan penuh itu. Satu pilar mendasar yang memperoleh sorotan luas yaitu tata kelola integrasi data instrumen hukum yang tengah digarap serius oleh Kementerian Hukum.
Pihak Kementerian Hukum mencatat sudah terselenggara perputaran aliran data administrasi regulasi mencapai 50,8 juta transaksi yang terhimpun dari 35 kementerian dan instansi lembaga. Seluruh data tersebut disatukan secara terpadu melalui platform digital Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada rentang tahun 2023 hingga bulan Oktober 2026.
Yusril menyampaikan penghargaan yang tinggi atas terobosan Kementerian Hukum dalam mengintegrasikan infrastruktur data terpadu itu. Menurut pertimbangannya, terobosan ini mencerminkan program berskala masif yang fondasinya sudah mulai dibangun semenjak kurun waktu dekade 2000-an melalui pengembangan tata kelola pemerintahan digital (e-government) dan terus memperlihatkan lompatan nyata hingga periode sekarang.
Peralihan Posisi Menuju Jajaran Negara Maju
Yusril menekankan bila mana misi bergabung dengan OECD tersebut sukses terealisasi, maka posisi Indonesia di kancah internasional bakal merasakan lompatan status yang luar biasa penting. Tanah Air kelak tidak disematkan lagi sebagai negara berkembang, melainkan bakal diakui sejajar dalam perhimpunan bangsa-bangsa maju dunia.
"Kalau itu memang betul berhasil masuk sebagai anggota OECD, maka Indonesia adalah negara ketiga di Asia, menyusul Jepang dan Korea Selatan, sebagai kelompok negara maju di dunia, bukan lagi kelompok negara berkembang," tegasnya secara lugas.
Tiga Pembenahan Regulasi Dikebut Tuntas 2027
Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sinyalemen bahwa pihak eksekutif membidik penuntasan terhadap tiga aspek hukum prioritas sebelum penutupan 2027 demi menopang jalur aksesi. Rangkaian prioritas dimaksud meliputi instrumen pidana suap kepada pejabat otoritas internasional, perombakan regulasi Undang-Undang Statistik, serta pembaruan terhadap kerangka Undang-Undang Persaingan Usaha.
"Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan," ungkap Airlangga saat ditemui di kawasan Jakarta, Senin (9/11).
Airlangga menjabarkan ketiadaan celah hukum terkait tindakan suap aparatur perwakilan asing menjadi prasyarat penting dalam proses penerimaan anggota. Untuk saat ini, Indonesia masih berkejaran menata ketetapan normatif guna menindak delik itu, salah satunya mempertimbangkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Terkait perombakan payung hukum persaingan usaha, Airlangga memaparkan ketentuan yuridis yang aktif saat ini masih bertumpu pada materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya sudah merumuskan rancangan revisi, dan pembahasan aturan tersebut sekarang dialihkan menjadi inisiatif legislatif di lingkungan Komisi VI DPR RI.
Mengenai ritme proses aksesi kelembagaan, Airlangga meyakinkan segala tahapan berjalan menurut rancangan waktu. Sampai titik ini, Indonesia sudah merampungkan evaluasi terhadap 20 dari 24 klaster sektor industri melalui progres mendekati 80 persen. Kendati demikian, beberapa lini semisal bidang layanan kesehatan memerlukan optimalisasi tambahan. Pihak pemerintah membidik keanggotaan penuh organisasi OECD dapat dikantongi secara bulat menjelang tahun 2028.
Ulasan informasi ini disusun dengan asistensi AI.
Setelah Tiga Tahun Vakum, Kota Bima Kembali Dapat DAK Jalan Rp2,28 Miliar untuk 2027
DPMKA Mimika Dorong 133 Kampung Tertibkan Data Aset Cegah Konflik
Mendagri Sebut Pemerintah Masih Bahas Polemik Lambang dan Bendera Aceh
Ana/Trias Awali Kumamoto Masters 2026 dengan Kemenangan, Fajar/Fikri dan Sabar/Reza Tersingkir
Yusril Optimistis Indonesia Jadi Anggota OECD dalam Tiga Tahun
