Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mendiskusikan polemik lambang serta bendera daerah Aceh bersama kementerian terkait demi memperoleh penyelesaian paling tepat.
NAGAN RAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) HM Tito Karnavian membeberkan bahwa pemerintah pusat hingga saat ini terus mengkaji secara mendalam persoalan seputar bendera dan lambang daerah di Provinsi Aceh. Kajian ini dijalankan berkolaborasi dengan jajaran kementerian teknis agar memperoleh jalan keluar yang optimal.
Keterangan tersebut diutarakan Tito Karnavian di hadapan awak media saat berada di Nagan Raya, Aceh, pada Selasa (10/11) malam. Pihaknya memberikan tanggapan atas ramainya perdebatan publik mengenai simbol kedaerahan yang akhir-akhir ini kembali mengemuka di sejumlah kawasan Provinsi Aceh.
"Kita tenang saja ya, sedang dibahas masalah itu (lambang Aceh)," ucap Tito Karnavian.
Melibatkan Kemenko Polkam serta Kementerian Imipas
Mendagri memastikan aparatur pemerintah pusat menghadapi dinamika isu ini secara kepala dingin. Dialog terus bergulir bersama lembaga kementerian terkait, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
"Ya kita harus tenang aja ya. Sedang dibahas masalah itu, dan saya tahu sudah ada beberapa rapat di Menko Polkam, dan Menteri Imipas sedang dibicarakan untuk mencari solusi yang terbaik untuk lambang daerah," tutur Tito merinci.
Pertemuan koordinasi tersebut tidak semata-mata menyoroti bendera semata, melainkan juga meninjau aneka ragam lambang lokal lainnya, termasuk perihal logo. Pemerintah menaruh harapan agar rangkaian telaah ini mampu melahirkan kesepakatan yang selaras dengan payung hukum berlaku.
"Mudah-mudahan kita (pemerintah) menemukan solusi yang terbaik," kata Tito Karnavian.
Materi berita ini diproses dengan pemanfaatan teknologi AI.
Mendagri Sebut Pemerintah Masih Bahas Polemik Lambang dan Bendera Aceh
Ana/Trias Awali Kumamoto Masters 2026 dengan Kemenangan, Fajar/Fikri dan Sabar/Reza Tersingkir
Yusril Optimistis Indonesia Jadi Anggota OECD dalam Tiga Tahun
Pemkot Jakarta Utara: HBKL Plumpang-Semper Gerakkan Ekonomi dan Dekatkan Layanan Publik
Proyek Energi Baru Terbarukan Dinilai tak Bisa Berjalan tanpa Peran Daerah
