Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan proyek normalisasi pada 137 aliran sungai di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat sebagai fokus utama pemulihan pascabencana. Kebijakan darurat ini diambil menyusul bencana banjir susulan yang terus melanda berbagai kawasan terkait.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan bahwa setidaknya tercatat 41 peristiwa banjir susulan menerjang tiga provinsi tersebut dalam kurun waktu April sampai Oktober 2026.
Luapan air kembali menenggelamkan banyak pemukiman dan menghancurkan fasilitas publik yang baru saja direhabilitasi, mencakup akses jalan, jembatan penyeberangan, hingga area yang sebelumnya telah dibersihkan dari timbunan endapan lumpur.
"Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak," tutur Tito seusai mengikuti agenda rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dari total 137 sungai yang bermasalah, rinciannya meliputi 31 aliran di Aceh, 48 titik di Sumatra Utara, dan 58 sungai berlokasi di Sumatra Barat.
Bukan hanya badan sungai, aparatur pemerintah pun membenahi 38 muara di kawasan tiga provinsi itu. Dari keseluruhan muara, tujuh lokasi berhasil dirampungkan, 11 titik sedang digarap, sementara 20 sisanya belum tersentuh penanganan teknis.
"Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi," papar Tito menjelaskan arahan kepala negara.
Pelaksanaan proyek pemulihan tersebut menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum selaku sektor utama, dibantu jajaran pemerintah daerah, aparat TNI, Polri, beserta pemangku kepentingan terkait. Setiap pemerintah daerah diinstruksikan memaksimalkan dana yang telah disiapkan demi mempercepat pengerukan sungai dan membenahi tanggul penahan air setempat.
Di samping langkah teknis, negara menyiagakan operasi modifikasi cuaca guna menekan potensi curah hujan tinggi pada zona yang tengah direhabilitasi. Prabowo juga mengerahkan prajurit TNI dan anggota Polri, terutama batalion Zeni, guna mengangkut material lumpur serta mendirikan tanggul pengaman di bantaran sungai.
Tito mengizinkan para kepala daerah mengaktifkan kembali penetapan status tanggap darurat seandainya luapan banjir susulan menimbulkan kerusakan secara masif. Pemberlakuan status darurat mempermudah penyerapan anggaran operasional dan percepatan aksi tanggap darurat bagi warga yang terdampak.
"Sepanjang itu dampaknya luas, boleh terapkan tanggap darurat lagi. Saya sehari ini sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah ini yang terdampak tadi di tiga provinsi. Kalau di kabupaten/kota itu banjir lagi atau kena bencana lagi, ulang, dan berdampak cukup luas, silakan terapkan, keluarkan surat tanggap darurat," tegas mantan Kapolri tersebut.
