Jakarta, CNBC Indonesia – Banderol gula pasir di berbagai pelosok daerah terpantau masih melampaui ketentuan Harga Acuan Penjualan (HAP). Lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data bahwa rerata nominal gula pasir di tingkat nasional pada pekan perdana November 2026 menembus posisi Rp19.189 per kg, atau mengalami lonjakan 0,76% jika disandingkan dengan capaian Oktober 2026. Angka tersebut tercatat jauh melambung melompati batasan patokan HAP konsumen yang ditetapkan senilai Rp17.500 per kg.
Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan, pergerakan naiknya komoditas pemanis ini terdeteksi melanda 98 kabupaten/kota hingga kurun waktu 1 November 2026. Kendati sebaran daerahnya menyusut ketimbang 114 kabupaten/kota pada minggu keempat Oktober, gelombang tekanan harga gula konsumsi ini dinilai masih sangat pekat membebani sejumlah teritori lokal.
Wilayah Kabupaten Pasangkayu di Sulawesi Barat tampil menjadi salah satu kawasan dengan lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas gula tercuram, yakni menyentuh persentase 14,64%. Banderol transaksi gula di kawasan tersebut bahkan meroket ke angka Rp22.000 per kg, mencerminkan selisih 25,71% di atas batas ketentuan HAP resmi.
Bergeser ke kawasan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, nilai jual eceran komoditas ini bertengger pada nominal Rp20.667 per kg alias melompat 18,10% di atas patokan HAP. Adapun di Kepulauan Sula, Maluku Utara, harga tebusnya menyentuh besaran Rp21.800 per kg atau berada 17,84% melampaui ketentuan regulasi pemerintah.
Melihat kalkulasi tahunan, BPS turut membukukan bahwa laju inflasi komoditas gula pasir pada periode Oktober 2026 merangsek ke level 4,29%, sementara penghitungan secara tahun kalender atau year to date telah berada di level 4,08%.
Ateng lantas mengingatkan bahwa dinamika pergerakan angka jual gula pada siklus November dan Desember wajib dikawal ketat, guna mencegah timbulnya eskalasi tekanan inflasi umum mendekati penutupan kalender tahunan.
"Artinya, perlu untuk dijaga kondisi pada bulan November dan Desembernya, untuk yang perubahan harganya dan ini nanti akan pengaruhnya terhadap perubahan indeks harga konsumennya," ungkap Ateng ketika hadir dalam agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kemendagri, Senin (9/11/2026).
Di tengah pusaran kenaikan banderol tersebut, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi membeberkan bahwa ketersediaan pasokan fisik gula pada ekosistem rantai SGN Group sebetulnya mencapai total 461.000 ton per tanggal 9 November 2026. Kendati demikian, porsi dominan dari timbunan cadangan itu nyatanya telah berpindah kepemilikan dan berada di luar kontrol produsen BUMN.
"Artinya 93% itu sudah berada di pedagang. Stok total kita di 461.000 ton. Jadi 93% dari 461.000 ton itu ada di pedagang," beber Mahmudi pada momentum pertemuan yang setara.
Merujuk pada catatan korporasi SGN, total volume pengolahan produksi gula perusahaan sepanjang tahun 2026 diproyeksikan dapat menyentuh 1,25 juta ton, tumbuh tipis 3% dari pembukuan musim sebelumnya sebesar 1,211 juta ton. Unit SGN ini sendiri memegang peran vital dengan menyumbangkan porsi sekitar 45% terhadap totalitas hasil produksi gula nasional.
Pada sisi yang lain, timbunan cadangan gula masih menumpuk di area Pulau Jawa. Sekitar 404.783 ton atau setara proporsi 87,74% tersimpan di Jawa Timur. Sisa cadangannya terpencar di Jawa Tengah sebesar 19.297 ton, Lampung 18.096 ton, Sulawesi Selatan 12.205 ton, Sumatra Selatan 6.407 ton, serta daratan Sumatra Utara sekitar 569 ton.
Mahmudi menyebutkan, realitas ketimpangan lokasi pasokan tersebut mengakibatkan proses rantai distribusi ke berbagai wilayah luar Jawa, termasuk provinsi Sulawesi Barat, masih menggantungkan suplai dari pihak pedagang perantara.
Pihak manajemen SGN menyatakan telah melayangkan surat instruksi formal bagi 20 pedagang besar agar segera melepas muatan gula ke ranah pasar. Entitas BUMN ini pun turut menggelar operasi pasar murah di sekeliling pabrik gula dengan realisasi penyaluran 148 ton hingga Oktober 2026. Pelaksanaan program diskon tersebut bakal dilanjutkan sepanjang November dan Desember pada kisaran harga terjangkau Rp15.000-Rp15.500 per kg.
Bukan melulu perkara rantai logistik pengiriman, angka lelang gula hasil olahan BUMN juga memicu sorotan tajam instansi pemerintah. Direktur Komersial ID Food Dwi Sutoro menyatakan, tarif penawaran lelang gula pada level pabrikan mulai merangkak naik sejak kurun September dan berlanjut konsisten hingga November 2026.
Sejak rentang bulan April atau Mei 2026, pihak ID Food memegang mandat penugasan untuk menyerap 100% volume gula olahan SGN via sistem lelang terbuka berkala mingguan. Memasuki fase November, patokan harga lelang telah berkutat pada angka Rp16.600 hingga Rp16.700 per kg.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir melontarkan kritik mempertanyakan nominal lelang komoditas yang telah bertengger pada nilai Rp16.753 per kg, padahal patokan HAP gula pada level konsumen dipatok Rp17.500 per kg. Berdasarkan perhitungannya, banderol mentah tersebut sama sekali belum memuat komponen beban biaya kemasan maupun ongkos transportasi.
"Rp16.753 (per kg) belum packing-nya, belum distribusinya. Ya. Maka otomatis di masyarakat itu terjadi kenaikan harga di atas harga acuan," tutur Tomsi.
Menjawab hal tersebut, Dwi menegaskan bahwa ID Food memiliki keterbatasan untuk mendikte plafon batas atas dalam bursa lelang lantaran pembentukan harga murni bersandar pada dinamika supply dan demand pasar.
"Ya, seperti kami sampaikan, kami melakukan lelang itu adalah dengan harga HAP produsen. Itu sebagai harga yang minimal," tandas Dwi.
Dirinya menguraikan bahwa ID Food hanya mengantongi wewenang menggagalkan proses lelang manakala angka tawaran pembeli jatuh di bawah dasar HAP produsen sebesar Rp14.500 per kg. Sebaliknya, BUMN pangan ini sama sekali tidak memiliki kuasa hukum untuk membatasi nilai tertinggi.
Untuk itu, Dwi menegaskan kesiapan pihaknya menjalin koordinasi terpadu bersama SGN guna menekan kelompok pedagang agar lekas mendistribusikan cadangan gula milik mereka langsung ke pasar ritel konsumsi.
"Tapi yang mayoritas tentunya lebih kepada stok yang memang di luar penguasaan kami, atau memang sudah kita jual, ini sepakat kami akan bersama-sama dengan SGN, dengan Pak Dirut Mahmudi, untuk meminta bahwa stok-stok yang masih ada itu untuk digelontorkan di pasar," tutupnya.
