Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah berpacu dengan waktu guna merangkul puluhan juta kepala keluarga demi menuntaskan target pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada pengujung 2026. Sampai pengujung Oktober, total keluarga yang tercatat pada basis data termutakhir menyentuh angka mendekati 15 juta, padahal otoritas menargetkan lebih dari 48 juta keluarga terdata pada Desember mendatang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menerangkan, catatan keluarga yang berhasil didaftarkan saat ini berada di atas angka 14 juta dan konsisten naik setiap hari seiring peran aktif fasilitator Perlinsos.
"Target kita, di akhir tahun nanti, di Desember, sekitar 48 juta lebih yang sudah masuk dalam sistem layanan digital. Sekarang baru 14 juta lebih, sudah hampir 15 juta. Ini setiap hari bertambah dengan agen Perlinsos yang hampir 1 juta orang," tutur Gus Ipul dikutip Kamis (29/10/2026).
Mengingat capaian registrasi sekarang masih di kisaran hampir 15 juta keluarga, pemerintah wajib menjaring cakupan tambahan sebanyak lebih dari 33 juta keluarga demi memenuhi sasaran besar tersebut.
Sistem Perlinsos Digital disiapkan untuk memutakhirkan rekam jejak masyarakat yang pernah memperoleh bantuan sosial (bansos), sekaligus membuka pintu seleksi bagi warga umum guna memasukkan data diri sebagai calon penerima sokongan pemerintah.
Kendati demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa proses registrasi bukan jaminan mutlak seseorang langsung sah berhak menerima bansos. Penentuan kelayakan tetap disaring ketat melalui integrasi sistem berdasarkan data valid beserta ketentuan kriteria resmi yang berlaku.
Oleh sebab itu, aparatur negara mengandalkan peranan fasilitator Perlinsos guna membantu warga dalam mengoperasikan kanal digital sekaligus memverifikasi agar rincian profil yang diserahkan selaras dengan kenyataan riil di lapangan.
Kemensos menggerakkan barisan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga kelompok Karang Taruna. Pihak kementerian juga memacu sinergi bersama pendamping desa, tenaga penyuluh pertanian, kader keluarga berencana, jajaran Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta segenap relawan komunitas.
Secara tegas, Gus Ipul menetapkan instruksi wajib kepada seluruh petugas pendamping PKH untuk mengemban misi agen Perlinsos dan mendaftarkan segenap keluarga dampingan mereka tanpa terkecuali.
"Kalau pendamping PKH wajib. Wajib menjadi agen Perlinsos, dan wajib mendaftarkan seluruh keluarga yang didampingi," ucapnya lugas.
Tantangan agenda digitalisasi bansos bukan sekadar perkara memperbanyak volume peserta, melainkan pula memastikan lapisan masyarakat mampu mengoperasikan dan menjangkau infrastruktur layanan tersebut secara optimal.
Gus Ipul mencontohkan realitas dari tahap uji coba Perlinsos Digital di Banyuwangi. Dirinya menguraikan, sekitar 80% warga di area tersebut sesungguhnya telah tercantum dalam platform digital pemerintah. Namun faktanya, baru 10% di antaranya yang berhasil mendaftar mandiri, sedangkan mayoritas sisanya mutlak membutuhkan bimbingan agen Perlinsos.
Kondisi empiris tersebut membuktikan betapa vitalnya pendampingan langsung, utamanya bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki perangkat telepon pintar, belum memahami mekanisme tata cara registrasi, ataupun mencemaskan status kepesertaan bansos mereka mendadak terhenti.
"Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih belum bisa mengikuti seluruh layanan digital pemerintah. Maka itulah diperlukan agen-agen Perlinsos," terang Gus Ipul.
Pemerintah menaruh harapan besar agar kehadiran agen pendamping mampu mempercepat laju pendaftaran seraya meminimalisasi kekeliruan data yang berpeluang mengacaukan proses verifikasi penetapan penerima bantuan.
Gus Ipul menambahkan, percepatan Perlinsos Digital merupakan pilar penting kebijakan pemerintah demi mendongkrak ketepatan informasi dan menjamin distribusi bansos semakin terarah. Skema terpadu ini juga disinkronkan bersama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta inisiatif program Sekolah Rakyat.
Baginya, keabsahan data yang presisi berfungsi sebagai fondasi utama supaya seluruh bantuan pemerintah dapat benar-benar dinikmati oleh kalangan masyarakat yang paling membutuhkan.
"Datanya makin akurat, Bansosnya tepat sasaran, dan terakhir, kita intervensi dengan sekolah rakyat. Tiga-tiganya saling terhubung, tiga-tiganya saling menopang, tidak terpisah, dan untuk itu kerja kita harus terarah, terpadu, berkelanjutan," pungkas Gus Ipul.
