Seoul, Korea Selatan – Gemini, platform kecerdasan buatan (AI) generatif yang dikembangkan Google, mendadak menjadi instrumen utama dalam pusaran konflik politik di Korea Selatan. Situasi unik ini mencuat setelah Presiden Lee Jae Myung bersama jajaran tokoh oposisi secara terbuka memanfaatkan sistem bot cerdas tersebut guna saling melempar kritik serta mempertahankan argumentasi masing-masing terkait isu kehadiran pimpinan instansi penegak hukum di sidang kabinet.
Berdasarkan laporan The Korea Times pada Sabtu (24/10/2026), perselisihan sengit ini telah menggeser fokus perdebatan mengenai otonomi institusi penyelidik menjadi ajang adu tanggapan teknologi digital. Para legislator dari faksi kontra-pemerintah berlomba-lomba membeberkan simpulan dari Gemini untuk membalas ragam persoalan krusial, mulai dari polemik keikutsertaan pejabat investigasi di kabinet hingga desakan pembukaan kembali proses persidangan dugaan korupsi Presiden Lee yang kini tengah dibekukan.
Perseteruan retorika berbasis perangkat cerdas ini bermula saat Presiden Lee mengunggah sebuah tulisan di media sosial X pada hari Rabu bertajuk, "Saya bertanya kepada Gemini." Kepala negara menyebarkan respons sistem asisten buatan tersebut ke ruang publik guna menangkis gelombang kecaman atas ketetapannya yang mewajibkan pimpinan Badan Penyelidikan Kejahatan Berat (SCIA) yang baru dibentuk beserta pimpinan Kejaksaan untuk berpartisipasi dalam setiap rapat kerja kementerian.
Postingan di ranah maya tersebut diunggah sesaat setelah kepala perdana SCIA, Kim Ji-yong, dipastikan hadir pada forum kabinet hari Selasa yang dipimpin langsung oleh Presiden Lee. Kubu oposisi seketika melontarkan protes keras karena menilai kehadiran pimpinan penegak hukum tersebut berpotensi mencederai independensi serta netralitas politik lembaga bersangkutan, terutama karena badan itu mengemban mandat penuh dalam menyidik kasus yang melibatkan lingkaran presiden, faksi berkuasa, maupun aparatur negara. Secara tradisi tata kelola pemerintahan, para pucuk pimpinan divisi penyelidikan biasanya memilih absen dari sidang kabinet, namun Lee secara konsisten menuntut partisipasi aktif mereka sejak Januari lalu.
Mengacu pada rujukan analitis yang diberikan Gemini kepada Lee, pandangan yang menyatakan bahwa pimpinan SCIA serta Kejaksaan dilarang hadir di pertemuan formal kementerian dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Organisasi Pemerintah. Peraturan hukum tersebut menetapkan bahwa lembaga penegak hukum berada langsung di bawah yurisdiksi mandat kepresidenan. Mengetahui tindakan tersebut, kubu oposisi mengecam keras dan menegaskan bahwa hasil algoritma mesin sama sekali tak berbobot untuk dijadikan rujukan dalam mengelola tata kelola kenegaraan.
Anggota Dewan Pimpinan partai oposisi dominan People Power Party (PPP), Kim Jae-won, mengaku bahwa dirinya turut menguji Gemini guna menanyakan apakah langkah mengikutsertakan pejabat itu berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas penyelidikan hukum. Hasilnya, AI besutan Google itu memperingatkan bahwa partisipasi langsung pejabat tersebut dapat memicu persepsi publik mengenai tergerusnya kemandirian lembaga peradilan.
"Presiden harus berhenti menggunakan Gemini untuk menyajikan klaim-klaimnya yang tidak berdasar seolah-olah itu benar," tegas Kim.
Senada dengan rekannya, Anggota Parlemen dari PPP, Yoon Sang-hyun, mengutarakan dalam forum audit legislatif bahwa dirinya juga meminta pendapat Gemini terkait kehadiran ketua SCIA, di mana sistem AI itu merespons bahwa partisipasi rutin pejabat penegak hukum di kabinet merupakan langkah yang tidak semestinya. Pada kesempatan lain, politisi senior PPP Na Kyung-won mempublikasikan kutipan evaluasi Gemini yang menggarisbawahi bahwa intervensi langsung kepresidenan dapat membahayakan netralitas hukum, sembari menuding Lee telah memanipulasi kesimpulan melalui pertanyaan yang tendensius.
Kritik tajam turut disampaikan mantan ketua partai oposisi minoritas Reform Party, Lee Jun-seok, yang menyindir rasionalitas pemimpin negara hingga harus mengandalkan algoritma komputasi untuk membela kebijakannya.
"Jika presiden akan memerintah dengan bertanya kepada Gemini, mengapa tidak mengganti presiden dengan Gemini saja?" ungkapnya.
Tak berhenti di situ, beberapa figur oposisi bahkan mempergunakan sistem penalaran Gemini untuk menyerang persoalan pribadi Lee seputar perkara dugaan korupsi yang penanganannya dibekukan sejak ia memangku tampuk kekuasaan. Pemimpin PPP, Jang Dong-hyeok, bahkan ikut menguji sistem AI tersebut dengan pertanyaan yang sangat menohok.
"Saya bertanya kepada Gemini tentang sidang presiden, dan ia memberi tahu saya, tentu saja sidang itu harus dilanjutkan," paparnya.
Mantan Menteri Hukum yang sekarang duduk di parlemen melalui jalur independen, Han Dong-hoon, menekankan bahwa seorang kepala negara tak memiliki wewenang tanpa batas untuk mengintervensi ranah penegakan hukum. Ia pun menunjukkan kutipan simpulan AI yang menegaskan bahwa Lee harus mempertanggungjawabkan perkaranya di persidangan.
"Bahkan jika Anda membawa kakek Gemini, presiden tidak boleh mengarahkan penyelidikan atau dakwaan," tutur Han.
Menghadapi derasnya kritik dari berbagai penjuru, Lee Jae Myung tampil memberikan klarifikasi pembelaan pada hari Kamis. Ia berargumen bahwa keputusannya menunjukkan respons Gemini semata-mata untuk membuktikan betapa narasi yang dibangun pihak oposisi sangat menyimpang dari logika dasar peraturan, bukan karena dirinya miskin pemahaman hukum. Ia tetap meyakini bahwa sekadar membatasi kehadiran pejabat dari pertemuan formal tidak otomatis menjadi jaminan atas terciptanya netralitas kerja kelembagaan.
"Mengawasi urusan negara adalah hak dan kewajiban presiden, sehingga mengabaikan hak dan kewajiban itu merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi dan Undang-Undang Organisasi Pemerintah," tegasnya.
Dari pihak istana kepresidenan Cheong Wa Dae, pejabat resmi membantah keras pandangan miring yang menyebutkan bahwa Presiden Lee menyandarkan roda kepemimpinannya pada sistem AI. Sekretaris Senior Bidang Komunikasi Publik Kepresidenan, Sung Ki-hong, menegaskan kepada awak media pada hari Kamis bahwa penyebaran narasi tersebut telah mendistorsi kebenaran secara nyata.
"Beliau menekankan bahwa Konstitusi dan Undang-Undang Organisasi Pemerintah adalah fakta yang dapat diverifikasi dengan mudah dengan bertanya kepada Gemini," katanya.
"Beliau tidak bertanya kepada AI tentang cara memerintah, beliau hanya memeriksa fakta tentang undang-undang dengan AI tersebut."
