Penanganan timbulan sampah di wilayah Kota Bandung mulai ditata ulang dengan menerapkan mekanisme Decentralized Waste Management (DWM) atau penanganan limbah terdesentralisasi. Inovasi pengelolaan ini dirancang untuk memproses buangan padat langsung di area yang berdekatan dengan sumber timbulan, sekaligus mendayagunakan residu olahan sebagai pasokan energi baru dan komoditas bernilai ekonomis.
Langkah pengembangan ekosistem persampahan tersebut ditandai lewat penandatanganan dokumen Komitmen Bersama Pengembangan DWM oleh PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), PT Danantara Development Management Fund (DDMF), PT Rekayasa Industri (Rekind), PT Pertamina Power Indonesia (PNRE), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung di Wisma Danantara Indonesia.
Prosesi penandatanganan kesepakatan disaksikan langsung perwakilan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kesepakatan ini menjadi tonggak permulaan membangun jaringan infrastruktur tata kelola limbah terdesentralisasi di Kota Bandung melalui konsolidasi, penelusuran lapangan, investigasi teknis, serta evaluasi komprehensif terhadap kapabilitas DWM.
Managing Director Development Investment Danantara Development Management Fund (DDMF) M. Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa inisiatif DWM mendesak diakselerasi menuju fase eksekusi riil guna membuktikan bahwa masalah sampah perkotaan dapat diselesaikan lewat manajemen yang terintegrasi.
Kota Bandung diposisikan sebagai kawasan percontohan permulaan untuk menguji efektivitas skema kerja tersebut sebelum diaplikasikan ke kabupaten dan kota lain di Indonesia.
“Pengelolaan sampah tidak cukup dijawab melalui pembahasan dan kajian, tetapi harus segera dibuktikan melalui implementasi di lapangan. Bandung menjadi salah satu lokasi awal untuk menunjukkan bahwa model pengelolaan sampah terdesentralisasi dapat dijalankan dan selanjutnya direplikasi di daerah lain,” kata Rachmat, Sabtu (19/9/2026).
Peluang Pemrosesan 1.200 Ton Timbulan Sampah
Poin-poin kesepahaman mencakup pemetaan kendala di lapangan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, penetapan skala prioritas penanganan sampah regional Kota Bandung, serta penelaahan opsi teknologi konversi yang tepat guna.
Penilaian terpadu ini meninjau aspek rekayasa teknis, kelestarian lingkungan, dampak sosial kemasyarakatan, kalkulasi ekonomi, kelayakan komersial, ketahanan finansial, kepatuhan regulasi hukum, dan kesiapan struktur kelembagaan.
Seluruh entitas terkait akan menentukan titik lokasi strategis dengan menimbang kesiapan lahan, akses transportasi, ketersediaan utilitas dasar, keselarasan tata ruang, dan kelestarian lingkungan sekitar. Riset rantai pasok bahan baku akan membedah titik asal limbah, taksiran volume harian, profil karakteristik material, kestabilan suplai, armada logistik pengangkutan, hingga skema penyaluran berkesinambungan.
Produk yang tercipta dari tahapan pemrosesan kelak disalurkan berlandaskan kebutuhan industri pengguna yang bersangkutan.
Pada pelaksanaan babak permulaan di Kota Bandung, pembangunan diproyeksikan bertumpu pada empat unit Sentra Waste Management (SWK). Tiap sentra ditargetkan memiliki kapasitas pengolahan 300 ton buangan per hari. Dengan demikian, empat fasilitas SWK secara kumulatif sanggup mengolah sampah mencapai kisaran 1.200 ton per hari.
“Empat SWK bisa mengolah 1.200 ton. Ini yang akan kita jalankan,” ujar Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa.
Sigit menargetkan setidaknya satu atau dua fasilitas DWM mengawali pengerjaan fisik sekitar Desember 2026 atau Januari 2027 dengan menempatkan Kota Bandung sebagai prioritas utama. Setelah fase awal tuntas, agenda perluasan ditargetkan mencakup total empat hingga lima kawasan operasional terpadu.
Sigit menerangkan, skema DWM dihadirkan untuk melengkapi keberadaan sistem pengolahan terpusat seperti fasilitas waste-to-energy (WTE), bukan meniadakannya. Metode desentralisasi menjadi jalan keluar bagi daerah permukiman yang belum mencapai skala keekonomian ideal atau belum memenuhi parameter kelayakan untuk mendirikan pembangkit WTE besar.
“WTE adalah centralized untuk memanfaatkan energi. Sementara ini decentralized waste management. Jadi, ini tidak menggantikan WTE, tetapi complementary,” kata Sigit.
Dengan pengolahan sampah yang dilakukan dekat dengan sumber timbulan, beban anggaran serta tantangan logistik pengangkutan sampah jarak jauh menuju TPA regional dapat dipangkas secara substansial.
Pemanfaatan Sampah Menjadi Sumber Energi
Dalam kemitraan ini, PLN EPI memegang peranan selaku pihak offtaker yang menyerap produk akhir keluaran instalasi DWM. PLN EPI merumuskan profil standar kualitas dan kuantitas pasokan yang dikehendaki, sekaligus meninjau kelayakan teknis rancang bangun, mutu keluaran, kesinambungan volume produksi, ketahanan rantai logistik, serta integrasi komoditas ke dalam jaringan penyediaan energi primer nasional.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir memaparkan, pemanfaatan DWM berkorelasi langsung dengan komitmen perusahaan melipatgandakan bauran pasokan energi bersih dari material sisa.
PLN EPI konsisten membangun rantai pasok biomassa terintegrasi guna menyukseskan substitusi energi fosil pada pembangkit listrik konvensional melalui teknik pembakaran pendamping (cofiring).
“Di PLN EPI, kita melakukan substitusi bahan-bahan fosil menjadi bahan-bahan berbasis hayati untuk kelangsungan energi kita melalui cofiring,” kata Hokkop.
Sepanjang satu tahun terakhir, PLN mendayagunakan pasokan bahan biomassa hingga menyentuh 2,5 juta ton. Sekitar 99 persen di antaranya didominasi oleh serapan sisa hasil perkebunan dan pertanian (limbah agro).
Sementara itu, cadangan potensi limbah agro mentah di Indonesia disinyalir mencapai 80 juta ton per tahun. Statistik ini membuktikan potensi ekonomi sirkular yang belum terjamah dalam mendaur ulang buangan organik menjadi sumber energi alternatif.
“Dari semua yang kita paparkan, kita baru deploy 2,5 juta ton. Ternyata potensi limbah agro kita bisa menyentuh 80 juta ton per tahun,” ujar Hokkop.
Pembangunan ekosistem biomassa berbasis hayati melibatkan partisipasi pelaku usaha di berbagai daerah. PLN EPI mencatat telah mengikat sekitar 180 kontrak kerja sama aktif dalam rantai pasok biomassa, dengan sekitar 60 persen di antaranya digerakkan wirausahawan muda.
Keterlibatan pengusaha lokal menjadi pilar penting dalam menumbuhkan kemandirian ekosistem ketahanan energi nasional berbasis sumber daya lokal.
Dorongan Menuju Penerapan Ekonomi Sirkular
Pengembangan DWM dirancang menyentuh mata rantai tata kelola limbah dari hulu ke hilir, mulai dari prosedur pemilahan, ketersediaan pasokan, teknologi daur ulang, serapan hasil komoditas, model kemitraan strategis, hingga kepastian skema pendanaan.
Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan pijakan permulaan dan belum merepresentasikan penetapan konstruksi fisik fasilitas secara permanen.
Masing-masing institusi akan menuntaskan analisis kelayakan mendalam, penetapan lahan potensial, uji coba validasi teknologi, hingga penataan format kerja sama bisnis sebelum beralih ke fase pengerjaan lapangan.
Bagi PLN EPI, kemitraan strategis multisektoral ini memperkaya portofolio energi primer berbasis limbah daur ulang sekaligus mendukung penyelesaian masalah lingkungan lewat ekonomi sirkular.
Dengan pemanfaatan kembali material buangan ke dalam rantai nilai sebagai sumber energi produktif, tata kelola sampah perkotaan bertransformasi mendukung ketahanan energi nasional dan kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.
