Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar praktik rasuah pada proyek pengadaan perangkat komunikasi Handy Talky atau HT penanggulangan karhutla lewat pos dana siap pakai BNPB, dengan total sitaan mencapai Rp5,47 miliar.
KPK secara resmi memaparkan rincian temuan mengenai pengadaan perangkat transmisi suara HT untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang masuk pusaran dugaan penyelewengan. Anggaran proyek bermasalah ini seluruhnya bersumber dari alokasi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Keterangan resmi tersebut disampaikan langsung Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kala berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10) petang. Pihaknya menegaskan fasilitas HT tersebut adalah satu di antara sekian item paket kebencanaan yang terindikasi diselewengkan.
“Di antaranya memang ada yang digunakan untuk kegiatan penanganan karhutla. Salah satunya adalah pengadaan alat komunikasi atau HT,” tutur Taufik kepada awak media.
Di samping pengadaan alat pemancar komunikasi, Taufik mengungkapkan terdapat rentetan proyek barang serta jasa berbeda yang juga ikut dikorupsi para pelaku. Kendati begitu, komisi antirasuah belum mengumumkan rincian proyek-proyek tambahan tersebut lantaran tim audit penyidik tengah meneliti berkas kelengkapannya.
“Nanti akan kami update kembali karena ada pendalaman-pendalaman dokumen pengadaannya seperti apa,” jelasnya menambahkan.
Operasi Senyap OTT Serta Penetapan Tersangka
Langkah penindakan hukum bermula saat tim satuan tugas KPK menggelar operasi tangkap tangan di area kantor BNPB pada tanggal 13 Oktober 2026. Sebanyak 15 orang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Persis 24 jam berselang, lembaga penegak hukum ini langsung menaikkan status lima orang menjadi tersangka korupsi. Sosok yang menjadi pusat sorotan publik adalah Bima Setiawan, adik kandung dari mantan pucuk pimpinan BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Tersangka Bima diketahui sempat menduduki jabatan mentereng selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB semasa saudaranya memimpin lembaga itu.
Adapun empat figur tersangka lainnya mencakup Pejabat Pembuat Komitmen yang juga Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, pimpinan PT Trans Lintas Selaras yakni Direktur Gery Prasetiawan, serta perwakilan sektor swasta bernama Syifa Nrika Ghifarin.
Sitaan Aset Barang Bukti Senilai Rp5,47 Miliar
Memasuki tanggal 16 Oktober 2026, penyidik KPK memaparkan total akumulasi barang bukti sitaan operasi yang menembus nilai fantastis mencapai Rp5,47 miliar. Aset sitaan terdiri dari uang tunai multi-valuta dan komoditas investasi bernilai tinggi.
Rincian barang bukti uang kas mencakup 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, dan rupiah bernilai Rp3,35 miliar. Tim penindakan turut mengamankan 56 keeping emas batangan dengan bobot total 133 gram setara Rp315,8 juta, buku tabungan emas murni 192 gram seharga Rp452 juta, serta instrumen aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
Guna melengkapi alat bukti pembuktian perkara, KPK pun menggelar rangkaian penggeledahan menyeluruh di sejumlah ruangan kerja kompleks kantor BNPB, termasuk ruang kerja Kepala BNPB, pada 14 hingga 15 Oktober 2026.
Materi berita ini disusun menggunakan dukungan kecerdasan buatan AI.
KPK Ungkap HT Penanganan Karhutla Termasuk yang Dikorupsi di BNPB
Usut Korupsi BNPB Libatkan TNI Aktif, KPK Segera Surati Panglima
Van Gastel Sebut PSIM Kurang Beruntung Usai Takluk dari PSM Makassar
KPK Ungkap Peran Eks Kepala BNPB Suharyanto ke Puspom TNI
Kadin Indonesia Perbarui Kemitraan dengan Senegal Demi Perkuat Investasi
