Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan belum menaikkan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bencana nasional. Kebijakan ini diambil lantaran aparatur negara dinilai masih sanggup menanggulangi titik api di berbagai daerah terdampak.
"Belum, belum (sebagai bencana nasional). Masih mampu kita mengatasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman setelah mengikuti pertemuan bersama Presiden Prabowo di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dudung menjelaskan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto telah menyerahkan laporan langsung kepada Kepala Negara terkait enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Dua daerah di antaranya mencakup kawasan Sumatera Selatan serta Kalimantan Tengah.
Pada wilayah Kalimantan Tengah, konsentrasi pemadaman dipusatkan di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Hutan lindung tersebut memperoleh perhatian ekstra mengingat keberadaan aneka satwa langka yang wajib diselamatkan.
Di samping itu, Suharyanto mengabarkan bahwa armada helikopter pengebom air (water bombing) telah diterjunkan ke titik-titik kebakaran. Kendati demikian, Dudung mengungkapkan bahwa pemadaman darat kini menjadi tumpuan utama akibat kepekatan kabut asap yang menghambat jarak pandang penerbangan udara.
"Hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," kata Dudung.
Langkah Maksimal Terus Dijalankan
Dudung menambahkan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa segenap instansi terus mengerahkan tenaga optimal demi memadamkan karhutla. Beraneka strategi terus digulirkan secara masif, termasuk pelaksanaan rekayasa operasi modifikasi cuaca.
"Beliau (Presiden) mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit baik TNI, Polri termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana karena memang capaiannya justru sudah semakin maksimal per hari itu hanya sekitar 692 hektare dan ini terus diupayakan termasuk upaya-upaya operasi mitigasi termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi," beber Dudung.
Mengenai peluang hadirnya bantuan dari sejumlah negara tetangga dalam penanggulangan karhutla, Dudung menuturkan persoalan tersebut sama sekali belum diperbincangkan dalam agenda rapat.
"Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas," tandas Dudung.
Simak terus laporan aktual dan tepercaya hanya di portal Berita Liputan6
Negara Tetangga Protes Asap Kebakaran Hutan, Dudung Ungkap Respons Prabowo
Prabowo Panggil Menko Polkam hingga Kapolri ke Istana
Prediksi Musim Hujan 2026, BMKG Beberkan Tentang Penghambatnya
