Jakarta – Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ada 99 kabupaten serta kota di Tanah Air yang berhasil membukukan laju pertumbuhan ekonomi melampaui angka 6 persen pada paruh pertama 2026. Kendati demikian, persebaran kemajuan ekonomi wilayah dinilai masih belum sepenuhnya seimbang mengingat beberapa provinsi tercatat masih tertinggal di bawah capaian rata-rata nasional.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan bahwa pergerakan ekonomi di tingkat nasional pada hakikatnya merupakan gabungan dari seluruh kinerja ekonomi daerah, mulai dari level provinsi sampai kabupaten maupun kota. Karena itulah, penguatan fondasi ekonomi lokal memegang peranan krusial dalam mengakselerasi laju pertumbuhan secara nasional.
"Ada 99 kabupaten/kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 tahun 2026," tutur Amalia dalam agenda konferensi pers bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BPS.
Ia memaparkan, keberhasilan berbagai wilayah tersebut mencatatkan ekspansi ekonomi yang tinggi dipicu sokongan industri pengolahan, arus modal investasi, serta penguatan produktivitas di sektor pertanian.
Sebagai gambaran, Kabupaten Kendal sanggup menorehkan pertumbuhan ekonomi pesat berkat geliat sektor manufaktur yang kuat. Situasi serupa dialami Kabupaten Batang yang memetik dampak positif dari kian aktifnya operasional kawasan industri di area mereka.
Walau begitu, laju ekonomi tinggi bukan cuma monopoli wilayah penghasil tambang atau basis manufaktur skala besar semata. Amalia menyebutkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di Sulawesi Selatan yang sanggup melesat mendekati level 7 persen lewat penguatan hasil tani, penanaman modal, serta hadirnya pabrik hilirisasi porang.
"Di Sidrap itu contoh kabupaten yang bisa tumbuh mendekati 7% karena dia meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Dia juga mendorong investasi masuk, membuat industri porang di situ, dan ekonomi bisa tumbuh," ungkap Amalia menjelaskan.
Bagi Amalia, capaian di Sidrap membuktikan bahwa akselerasi ekonomi daerah amat mungkin digenjot melalui pemaksimalan sektor potensial serta penciptaan nilai tambah, tanpa sekadar bergantung pada penjualan bahan mentah sumber daya alam.
Kendati demikian, catatan BPS turut menunjukkan bahwa masih tersisa beberapa provinsi yang laju pertumbuhannya belum menyentuh rata-rata nasional. Ketimpangan ini menjadi tantangan besar demi mewujudkan distribusi pertumbuhan yang merata di seluruh penjuru Tanah Air.
Amalia menekankan perlunya dorongan stimulus ekonomi tambahan, salah satunya bagi kawasan Sumatra. Di lain sisi, seluruh provinsi yang berada di Pulau Jawa berhasil menorehkan performa ekonomi di atas standar rata-rata nasional dalam laporan tersebut.
Rangkaian data daerah ini berfungsi sebagai pijakan penting bagi pemerintah guna menyusun arah kebijakan fiskal dan pembangunan, khususnya dalam menggali sumber pendapatan baru dan memacu wilayah yang belum melaju optimal.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo berpandangan bahwa pencapaian daerah-daerah yang melampaui 6 persen layak dijadikan model percontohan bagi wilayah lain.
Dradjad berpendapat bahwa pembuat kebijakan patut mencermati formula pendorong keberhasilan wilayah tersebut, termasuk peran penting sektor manufaktur serta efisiensi kegiatan ekonomi lokal.
Dirinya pun menaruh rasa optimis bahwa kesuksesan wilayah-wilayah maju ini dapat memuluskan jalan menuju pencapaian target pertumbuhan nasional sebesar 6 persen pada 2027.
Bahkan, Dradjad memprediksi ekspansi ekonomi berpeluang menembus angka target tersebut apabila tren positif saat ini terus dijaga konsistensinya. Ia juga memandang sasaran ekonomi 8 persen arahan Presiden sebagai target yang realistis dicapai melalui sinergi kebijakan dan penguatan wilayah.
Walau begitu, isu pemerataan kesejahteraan tetap menjadi pekerjaan rumah utama. Pemangku kebijakan wajib memastikan instrumen pengungkit ekonomi dapat disesuaikan dengan keunggulan tiap daerah agar kemakmuran tidak bertumpu di sentra industri tertentu saja.
