Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pejabat moneter dan menteri keuangan dunia berkumpul di Bangkok, Thailand, untuk menghadiri Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berlangsung mulai Senin (12/10/2026) hingga 18 Oktober. Forum global ini digelar di tengah meningkatnya kekhawatiran dampak konflik bersenjata di Timur Tengah, lonjakan harga energi, serta beban utang pemerintah yang membengkak di berbagai negara.
Pertemuan yang berlokasi di Queen Sirikit National Convention Center tersebut menyita perhatian publik karena berlangsung saat perekonomian dunia menghadapi berbagai guncangan. Konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran kini memasuki bulan kedelapan, memicu disrupsi rantai pasok bahan bakar global dan memperlebar risiko lonjakan inflasi.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyampaikan pada hari Minggu bahwa sekitar 18.000 delegasi telah terdaftar untuk menghadiri pertemuan ini. Jumlah peserta tercatat bertambah sekitar 4.000 orang dibandingkan perhelatan serupa di Maroko pada Oktober 2023.
Pertemuan tahun ini menandai pelaksanaan sidang pleno tahunan IMF-Bank Dunia pertama di luar Washington dalam tiga tahun terakhir. Namun, di balik tingginya partisipasi peserta, sejumlah pembuat kebijakan terkemuka terpaksa absen akibat dinamika domestik masing-masing.
Perang Iran dan Krisis Energi Menjadi Fokus Utama
Presiden Bank Dunia Ajay Banga menilai ketahanan ekonomi dunia sejauh ini terbukti lebih kuat dari perkiraan awal saat Iran memblokade Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20% suplai minyak mentah global.
Meski demikian, tekanan baru kian terlihat. Lonjakan harga bahan bakar diesel, kenaikan harga pupuk, dan potensi dampak El Niño diperkirakan memperberat proses pemulihan ekonomi dunia.
Banga menjelaskan konvergensi kenaikan biaya energi, mahalnya pupuk, tumpukan utang, serta anomali cuaca menjadi tantangan rumit yang harus dihadapi bersama. Bank Dunia sejauh ini belum memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi internasional.
Namun, institusi tersebut terus memantau dinamika di lapangan. Di pasar energi, negara-negara G7 telah menyepakati pelepasan cadangan minyak mentah dan diesel darurat sebesar 100 juta barel untuk menahan kenaikan harga.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan bilateral dengan Rusia guna menambah pasokan diesel ke pasar global. Washington bahkan melonggarkan sanksi sementara untuk diesel asal Rusia hingga April 2027. Kebijakan ini menuai kritik dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang menilai pelonggaran sanksi tanpa komitmen penghentian perang berisiko memperpanjang konflik.
Sejak konfrontasi bersenjata meletus pada 28 Februari 2026, pasokan minyak yang digelontorkan ke pasar telah melampaui 1 miliar barel, mayoritas berasal dari cadangan komersial daratan. Namun, pelaku industri memperingatkan cadangan minyak yang dapat diakses pasar kian menipis, menempatkan pasokan bahan bakar dalam kerentanan terhadap guncangan baru.
IMF Ingatkan Lonjakan Utang Global
Selain perang dan harga energi, pembengkakan utang publik menjadi fokus utama. IMF memperingatkan akumulasi utang sektor publik global telah melonjak ke titik tertinggi sejak Perang Dunia II dan diproyeksikan menembus 100% dari PDB dunia sebelum 2030.
Negara maju seperti AS mencatatkan rasio utang terhadap PDB yang sangat besar. Di sisi lain, negara berkembang dan berpenghasilan rendah menghadapi kerentanan lebih berat akibat tingginya beban bunga pinjaman, arus keluar modal, serta impitan lonjakan harga pangan dan bahan bakar domestik.
Dalam pidato pembukaannya, Georgieva menegaskan tantangan ekonomi makro global ke depan semakin berat. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global bertengger di kisaran 3% pada 2026, dengan beberapa negara menghadapi pemangkasan proyeksi laju pertumbuhan.
Wilayah yang terdampak langsung konflik, seperti Ukraina dan negara-negara Teluk yang menghadapi gempuran militer Iran maupun penurunan kinerja ekspor energi, diproyeksikan merasakan hantaman lebih berat.
Riset empiris IMF pekan lalu turut menunjukkan fluktuasi tajam harga pangan dan energi kerap menjadi pemicu krisis multidimensi, yang berpotensi memperburuk ekspektasi inflasi, meningkatkan kemiskinan ekstrem, dan mengganggu stabilitas perekonomian.
Beban Tagihan Utang Negara Berkembang Capai Rp7.153,6 Triliun
Tekanan terberat dihadapi negara berkembang yang harus membayar cicilan utang luar negeri di tengah suku bunga global yang tinggi.
Secara kumulatif, negara berkembang menghadapi tagihan utang jatuh tempo sebesar US$400 miliar (sekitar Rp7.153,6 triliun mengacu pada kurs JISDOR Bank Indonesia Rp17.884 per dolar AS) sepanjang 2026. Rata-rata beban angsuran bunga utang telah memakan porsi lebih dari 10% dari total pendapatan kas negara.
Kondisi ini mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk mendanai layanan publik, investasi infrastruktur, dan jaring pengaman sosial. Situasi ini kontras dengan respons darurat saat awal pandemi Covid-19 ketika G20 meloloskan moratorium utang bagi negara miskin, sementara skema serupa saat ini minim dukungan politik.
Banyak negara berpenghasilan rendah mengeluhkan perubahan syarat pinjaman IMF yang dinilai mengurangi fleksibilitas pembenahan struktural tetapi menuntut target yang lebih ketat, memicu kekhawatiran atas penghematan anggaran belanja publik.
Iolanda Fresnillo dari Eurodad memperingatkan pengetatan syarat pinjaman berisiko melipatgandakan beban hidup masyarakat di negara selatan.
Ia mencontohkan Kenya, di mana pemerintah berupaya menghindari restrukturisasi utang dengan memangkas belanja publik dan menaikkan pajak agresif, yang akhirnya memicu gelombang protes massal yang dipelopori kaum muda.
Ketidakhadiran Otoritas Keuangan Amerika Serikat
Pertemuan di Bangkok ini juga berlangsung di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik. Menteri Keuangan AS Scott Bessent dipastikan tidak hadir dan diwakili dua pejabat senior akibat agenda domestik yang mendesak.
Di sisi lain, Pemimpin Dewan Gubernur Federal Reserve Kevin Warsh dipastikan tetap hadir dan dijadwalkan mengisi sesi diskusi panel bersama Kristalina Georgieva pada 16 Oktober.
Ketidakhadiran Bessent menuai sorotan karena AS memegang kursi presidensi G20. Sejumlah menteri keuangan lain juga berhalangan hadir akibat agenda pembahasan bujet dan penyelenggaraan pemilu domestik.
Wakil Presiden bidang ekonomi internasional Atlantic Council, Josh Lipsky, menggarisbawahi keterkaitan antara isu pertahanan dan stabilitas finansial global yang kian erat. Penutupan Selat Hormuz dan pertempuran di Timur Tengah menunjukkan konflik geopolitik dapat menyulut instabilitas perdagangan, harga komoditas strategis, serta ketahanan keuangan global.
Pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bangkok ini menjadi ajang penting bagi para pengambil kebijakan untuk menghadapi risiko yang saling terkait, mulai dari konflik perang, krisis energi, perubahan iklim, hingga utang pemerintah, khususnya bagi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan negara berkembang.
