Lonjakan kebutuhan pasar global mendorong otoritas negara memperkokoh ketersediaan bahan baku komoditas kelapa domestik.
JAKARTA — Pemerintah merancang agenda pembaruan kebun kelapa seluas 9.000 hektare untuk tahun 2027 mendatang demi memulihkan produktivitas pohon yang telah menua. Kebijakan strategis ini dijalankan guna mengamankan ketersediaan suplai bagi sektor industri pengolahan kelapa di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembaruan kebun harus diimbangi penanaman bibit berkualitas yang cepat berbuah agar kapasitas panen perkebunan rakyat terangkat. Jenis bibit mutakhir tersebut diharapkan telah menghasilkan panen dalam rentang tiga tahun supaya Indonesia mampu menyaingi capaian Thailand. Informasi ini dipaparkan Zulkifli pada forum World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10).
Mengacu pada dokumen Coconut Area Development Plan 2027, agenda nasional tersebut mencakup penanganan kawasan total seluas 51.721 hektare. Target luas itu terbagi atas proyek ekspansi lahan seluas 42.721 hektare serta pembaruan tanaman seluas 9.000 hektare.
Pelaksanaan proyek kawasan kelapa ini dijadwalkan merambah berbagai penjuru tanah air, mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Zulkifli menyebut akselerasi panen menjadi fokus krusial lantaran sebagian besar pohon kelapa nasional telah berumur, sedangkan serapan pasar luar negeri untuk komoditas ini terus memperlihatkan pertumbuhan pesat.
Dirinya menambahkan bahwa konsumsi kelapa kini tak lagi terbatas untuk olahan konsumsi biasa, melainkan diserap pesat oleh pabrik kuliner yang memanfaatkan produk turunan kelapa. Kecenderungan pemanfaatan santan kelapa sebagai pengganti susu hewani pada racikan kopi kini meluas di China, Asia, India, serta berbagai negara lain, sehingga komoditas ini makin dicari.
