Pemerintah saat ini sedang menggodok serangkaian terobosan anyar yang digadang-gadang bakal menggembirakan kalangan pelaku bisnis nasional. Hal itu dibeberkan langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo.
Dradjad menerangkan bahwa rencana kebijakan ini meliputi pembenahan aspek regulasi hingga langkah transformasi ekonomi. Meski demikian, dirinya masih enggan merinci bentuk konkret kebijakan yang sedang disusun aparatur negara.
"Saya belum punya hak untuk spill out beberapa hal, tapi insya Allah akan ada beberapa inisiatif-inisiatif baru yang akan sangat menyenangkan bagi dunia usaha," tutur Dradjad dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10).
Dirinya lantas mengimbau para pebisnis agar senantiasa menjalin dialog aktif bersama pembuat kebijakan supaya dapat langsung beradaptasi saat terobosan ini diterapkan.
"Jangan sampai ketinggalan kereta. Silakan teman-teman selalu engage dengan pemerintah supaya teman-teman dari dunia usaha tidak ketinggalan kereta," pesannya.
Ketika dikonfirmasi kembali selepas agenda, Dradjad menuturkan bahwa rincian program kerja ini pasti segera dipublikasikan secara terbuka jika waktunya telah tepat.
"Ya nanti pada saatnya lah," ucap Dradjad.
Ia kembali menegaskan bahwa poin utama gebrakan ini berkaitan erat dengan penataan payung hukum serta percepatan pembaruan ekonomi nasional.
"Tapi yang jelas ada sebagian dari sisi regulasi-regulasi, kemudian juga ada sebagian dari sisi transformasi ekonomi. Nanti pada saatnya," imbuhnya.
Pada forum tersebut, Dradjad turut menyoroti posisi krusial korporasi sebagai rekan vital pemerintah dalam merealisasikan sasaran pembangunan, distribusi kesejahteraan, serta ketahanan ekonomi.
"Pemerintah membutuhkan peranan yang sangat besar dari dunia usaha, dari swasta. Swasta adalah mitra yang super-super strategis ya, bukan swasta saja, korporasi dalam hal ini swasta, BUMN," paparnya.
"Korporasi itu adalah mitra yang sangat strategis bagi pemerintah untuk bisa mencapai berbagai target-target pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas," tegas Dradjad melanjutkan.
Sebelumnya, Dradjad memaparkan bahwa pemangku kebijakan terus memetakan bermacam kendala operasional serta hambatan penanaman modal yang kerap membebani korporasi privat.
Masalah tersebut meliputi tumpang tindih regulasi lintas instansi maupun dinas daerah hingga prosedur izin yang masih tersendat.
Ia mengaku ditugaskan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto demi menuntaskan persoalan tersebut.
"Swasta ini banyak terhalang oleh berbagai bottlenecks, berbagai hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu sudah kita identifikasi," ujar Dradjad ketika bertemu awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10).
"Saya sekarang membantu Pak Menko Airlangga untuk supaya hambatan-hambatan bagi swasta, baik untuk investasi, baik untuk operasi mereka, itu bisa kita kurangi. Entah itu hambatan perizinan, entah itu hambatan ketidaksinkronan kebijakan, dan sebagainya," bebernya.
Selain regulasi, pemerintah juga memetakan motor pertumbuhan ekonomi masa depan, khususnya sektor industri manufaktur serta pariwisata.
Seluruh terobosan terintegrasi ini dirancang demi menyokong ambisi target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
