Parlemen Amerika Serikat secara resmi memberikan capaian politis penting bagi Presiden Donald Trump menjelang bergulirnya pemilu paruh waktu. Kongres berhasil meloloskan draf regulasi sanksi masif terhadap Rusia, meski langkah ini menuai kecaman dari berbagai kritikus karena dinilai memberikan mandat baru bagi Trump guna menerapkan tarif menyeluruh yang berpotensi mengguncang perekonomian.
Mengutip warta CNN pada Kamis (17/9/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Rabu meresmikan persetujuan pamungkas bagi undang-undang sanksi Rusia yang didedikasikan untuk menghormati mendiang Senator Lindsey Graham. Rekapitulasi voting membukukan angka 262 setuju berbanding 159 menolak, di mana puluhan legislator Partai Demokrat secara tak terduga ikut menyumbangkan suaranya. Regulasi tersebut kini langsung meluncur ke meja kerja Trump untuk ditandatangani.
Mayoritas legislator Partai Republik memang mendukung pengesahan beleid bersejarah itu. Kendati demikian, bocoran dari sumber internal mengungkapkan bahwa nyaris selusin legislator Republik diam-diam melobi pucuk pimpinan partai dalam beberapa hari terakhir guna mendesak penghapusan mandat tarif baru tersebut. Mereka khawatir lonjakan harga komoditas akan terjadi menjelang kontestasi elektoral. Akan tetapi, Ketua DPR Mike Johnson bersama jajaran kepemimpinannya menolak mentah-mentah usulan revisi tersebut.
Melalui wewenang tarif mutakhir di dalam regulasi tersebut, rezim kepresidenan Trump ke depan diizinkan membebankan bea masuk mencapai 100 persen bagi negara mitra pengimpor minyak serta gas asal Rusia, tak terkecuali China maupun India. Kewenangan agresif ini dipandang oleh para penentang berpotensi menciptakan guncangan hebat terhadap stabilitas ekonomi internasional.
Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, nantinya bertindak memegang wewenang penentuan level tarif final tersebut. Meski demikian, kepastian itu belum mampu meredakan kecemasan politisi Demokrat yang mengkritik secara terang-terangan ataupun kubu Republik yang risau di balik pintu tertutup. Sebaliknya, barisan pendukung lintas partai menegaskan bahwa mandat tarif tersebut sifatnya sangat terbatas serta dirancang terukur, sehingga anggapan tentang kekuasaan proteksionisme sepihak dinilai tidak berdasar.
Perlu diketahui, inisiatif beleid ini mulanya diajukan sejak April 2025 melalui perundingan panjang yang dipelopori mendiang Graham demi mengantongi dukungan penuh Gedung Putih. Momentum kehadiran publik pamungkas Graham, persis satu hari sebelum dirinya wafat, tercatat di Ukraina kala ia berdiri di depan tank baja di Kyiv guna mendeklarasikan sokongan resmi Trump pada paket sanksi ini.
Agenda voting penentuan ini pada akhirnya menaruh banyak politisi Demokrat dalam situasi dilematis. Bagian terbesar dari mereka sejatinya berniat penuh menyokong penjatuhan sanksi mandatori bagi pejabat tinggi Kremlin, termasuk figur Presiden Vladimir Putin, para konglomerat oligarki, korporasi milik negara, sampai entitas bisnis internasional yang menopang basis sektor pertahanan Rusia.
Situasi pelik tersebut seketika memicu perpecahan internal internal yang nyata. Tokoh pro-Ukraina yang juga legislator senior Maryland, Steny Hoyer, justru berapi-api membela pengesahan beleid meski pimpinan partainya bersuara kontra. Sehari sebelum pengesahan, sepasang anggota moderat Demokrat pun nekat mengambil haluan berbeda dari instruksi pimpinan guna membantu Republik membawa naskah tersebut ke sidang paripurna tatkala suara GOP belum memadai.
Lembaga Senat sendiri sebelumnya telah meloloskan rancangan regulasi ini lewat konsensus bipartisan yang solid pada Agustus lalu. Senator Richard Blumenthal, selaku figur pengusung utama dari Demokrat di Senat, menyampaikan desakan agar pihak DPR benar-benar menyadari urgensi tanggung jawab historis mereka.
"Ada urgensi di sini. Dalam pertemuan terakhir saya dengan Presiden Zelensky, ia bersikeras agar kita mengesahkan RUU sanksi Rusia," ungkapnya.
Namun begitu, Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries secara terbuka menyuarakan penentangan tegas pada draf tersebut akibat keberadaan pasal wewenang tarif tambahan.
"Mengapa di dunia ini Kongres akan memberi presiden ini otoritas tambahan untuk mendatangkan kerugian ekonomi semacam itu pada rakyat Amerika?" ucap Jeffries.
Tiga politikus gaek Demokrat yang memimpin komisi urusan luar negeri dan perdagangan—Gregory Meeks, Richard Neal, beserta Don Beyer—juga memperingatkan dampak negatif beleid ini yang dinilai melampaui manfaatnya.
"RUU ini akan secara dramatis memperluas otoritas tarif presiden namun gagal mewajibkan sanksi terhadap Rusia, yang keduanya tidak dapat diterima," tegasnya.
"Kelemahan ini akan menaikkan harga-harga bagi rakyat Amerika sekaligus merusak dukungan untuk Ukraina dalam jangka panjang."
