Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan langkah pemerintah yang memindahkan prioritas pemasaran panel surya ke pasar domestik akibat lonjakan bea masuk impor yang diberlakukan Amerika Serikat.
Dirinya menerangkan bahwa beban tarif masuk tersebut menyulitkan produk modul surya buatan tanah air untuk bersaing di Negeri Paman Sam. Situasi ini mendorong pemerintah guna memacu manufaktur lokal sekaligus memaksimalkan serapan kebutuhan nasional.
"Berarti dengan bea masuk yang tinggi kita enggak bisa. Makanya kita mendorong produksi dalam negeri, demand dalam negeri 100 megawatt," ucap Airlangga selepas agenda BIG Downstream Insights 2026 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).
Di samping persoalan pasar, Airlangga menyoroti pekerjaan rumah pada sisi payung hukum yang mesti dituntaskan demi menopang ekosistem energi baru terbarukan di Indonesia.
"Kita lihat infrastruktur regulasinya masih banyak yang perlu disiapkan," kata Airlangga.
Pada forum tersebut, Menko Perekonomian turut mengulas dinamika instrumen dagang global berbasis kelestarian lingkungan, seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) serta European Union Deforestation Regulation (EUDR) besutan Uni Eropa.
Ia memaparkan bahwa kebijakan tersebut bakal memengaruhi peta penetapan nilai barang di kancah perdagangan dunia, tergantung sumber daya energi yang dipakai selama tahapan operasional.
"Itu dampaknya adalah untuk produk-produk itu membutuhkan green energy. Jadi ke depan kalau green energy itu akan mendapatkan premium price, sedangkan kalau yang berbasis non-green itu harganya bisa lebih rendah," terangnya.
Kendati demikian, Airlangga memastikan polemik aturan CBAM dan EUDR tidak menghambat jalannya dialog Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Ia menegaskan naskah perjanjian bilateral IEU-CEPA kini berada pada fase finalisasi perumusan hukum sebelum melangkah ke proses pengesahan resmi.
"IEU-CEPA kita sedang menunggu selesainya legal drafting dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ini selesai, harapannya di bulan Oktober itu sudah bisa untuk diajukan ratifikasi di EU," tutupnya.
