Pemerintah Provinsi Zambales di Filipina tengah bersiap untuk menetapkan kawasan wisata pantai populer Liwliwa serta sejumlah titik pesisir di San Felipe ke dalam status zona bahaya.
Berdasarkan laporan The Manila Times pada Jumat (02/10/2026), langkah tegas tersebut dipertimbangkan menyusul pertemuan koordinasi antara jajaran pemerintah daerah dan Dewan Manajemen Sewa Pantai Provinsi Zambales (ZPFLMC) bersama instansi terkait lainnya. Agenda pokok pertemuan itu membahas peninjauan menyeluruh terhadap kondisi terkini fasilitas resor pantai di San Felipe, terutama di Sitio Liwliwa, tempat berdirinya banyak bangunan beton tanpa izin di atas zona akresi atau daratan hasil sedimentasi alami.
Gubernur Zambales Hermogenes Ebdane Jr. menyampaikan bahwa gelombang laut pasang telah merusak serta menyeret puluhan rumah warga dan fasilitas penginapan di Liwliwa saat cuaca ekstrem melanda kawasan tersebut bulan lalu. "Konstruksi yang didirikan di zona akresi kini telah diambil alih kembali oleh perairan laut," jelasnya. "Sisa fondasi semen, rangka besi, dan material keras lain masih tertinggal di bawah permukaan air tanpa bisa terlihat oleh pelancong," lanjutnya. "Semua itu menjadi bahaya nyata yang mengintai keselamatan para pengunjung yang berenang," tegas Ebdane.
Menindaklanjuti masukan resmi dari Kantor Lingkungan dan Sumber Daya Alam Provinsi (PENRO) serta Dinas Pariwisata Kota, Gubernur Ebdane kini mengkaji secara mendalam penetapan status darurat zona bahaya di Liwliwa. Kebijakan pembatasan aktivitas ini rencananya diberlakukan secara berkala agar tidak timbul korban. "Penutupan dilakukan sementara, hingga seluruh rongsokan dan benda berbahaya tuntas dibersihkan dari laut," ungkapnya. Selain kawasan itu, ZPFLMC turut menyarankan penutupan akses jalan tepi pantai di San Narciso yang ambles terkena terpaan hujan monsun.
Kepala PENRO Marife Castillo memaparkan kepada anggota ZPFLMC perihal penerbitan Surat Pemberitahuan Pelanggaran kepada 1.071 penghuni kawasan akresi di Barangay Sto. Nino, Amagna, serta La Paz. Teguran administratif tersebut diberikan lantaran adanya pendirian bangunan liar dan pelanggaran aturan Undang-Undang Udara Bersih. Namun, Ebdane menyayangkan fenomena pendudukan ilegal yang jumlahnya justru kian melonjak.
"Saya menduga terdapat jaringan sindikat di lokasi tersebut yang mendulang jutaan peso lewat praktik jual beli lahan akresi pada investor," kecamnya. "Mereka memicu kekacauan ini, kami pasti mengungkap pelakunya, khususnya pihak yang berbisnis tanah." Guna memutus aksi sindikat tersebut, Ebdane bersiap menyetop total pengiriman material bangunan ke zona akresi pantai.
