Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengambil sumpah jabatan Luky Alfirman sebagai wakil menteri keuangan (wamenkeu) anyar di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10). Pelantikan tersebut dilakukan berbarengan dengan Nurkholisoh Ibnu Amman yang juga mengisi pos wamenkeu.
Pengangkatan kedua pejabat tersebut diputuskan lewat Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam kurun masa kerja 2024-2029.
Luky menyatakan momentum pelantikan ini menjadi tanda sah dirinya kembali masuk ke dalam jajaran inti kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebelum dipercaya duduk di kursi wamenkeu, nama Luky sempat dicopot dari posisi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kurun waktu April 2026 silam.
Setelah agenda kenegaraan tuntas dan dirinya mendatangi langsung markas Kemenkeu, Luky mengutarakan bahwa batinnya merasa campur aduk menyusul waktu "hibernasi" yang sempat dijalaninya selepas keputusan pencopotan beberapa bulan ke belakang.
Pada kesempatan tatap muka tersebut, ia turut meminta kesediaan bantuan serta dorongan penuh dari seluruh jajaran birokrasi demi mengejar ketertinggalan kinerja.
"Kalau ditanya perasaan saya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya, berat yang pasti ya, Pak Menteri. Kemarin saya ada masa hibernasi, Pak Menteri," ucap Luky di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (1/10).
Lebih lanjut, Luky menuturkan bahwa dirinya mendampingi Nurkholisoh tidak membawa rancangan agenda tersendiri secara personal lantaran fungsi mereka seutuhnya adalah pembantu kepala negara dan Menkeu. Kendati demikian, ia telah menetapkan tiga agenda prioritas jangka pendek guna direalisasikan bersama aparat Kemenkeu.
"Satu, bagaimana kita menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Enggak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Yang kedua, bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Terakhir, bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform, transformasi," pungkasnya.
Jejak langkah pengabdian Luky di ranah Kemenkeu tercatat sangat panjang sejak merintis dedikasi pada 1995. Dirinya pernah dipercaya menempati sederet posisi penting di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), antara lain Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi, hingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
Berlanjut pada 2011, Luky diserahi mandat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan APBN, lalu dipercaya mengepalai Pusat Kebijakan Ekonomi Makro pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Kariernya semakin melesat tatkala dilantik selaku Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kemenkeu pada 2015, disusul amanah Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara pada 2017, dan jabatan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada tahun tersebut.
Berikutnya, Luky ditunjuk menduduki pos Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada 2022, hingga dilantik memimpin Direktorat Jenderal Anggaran pada 23 Mei 2025.
Selain aktif di kementerian, ia pernah menempati kursi Dewan Komisioner ex-officio di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Birokrat kelahiran Bandung pada 27 Maret 1970 ini meraih titel Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1994.
Pendidikan akademisnya dilanjutkan menuju University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat (AS), dengan merengkuh jenjang Master of Arts in Economics pada 2000 dan titel Ph.D in Economics pada 2004.
