Jakarta – Atmosfer kecemasan yang mendalam tengah menyelimuti sudut-sudut kota Yerusalem saat agenda pemilihan umum nasional tinggal menghitung hari. Pesta demokrasi ini dipandang luas sebagai tonggak penentu masa depan Israel, sebuah bangsa yang perjalanannya berubah total sejak peristiwa berdarah 7 Oktober 2023 serta rentetan konflik militer selama hampir tiga tahun berturut-turut di Jalur Gaza, kawasan Lebanon, hingga Iran.
Berdasarkan laporan The Guardian, Kamis (1/10/2026), dinamika perpolitikan di negara tersebut saat ini berada pada fase yang amat genting. Selama periode lebih dari dua tahun belakangan, aneka survei publik secara konsisten memperlihatkan bahwa persekutuan fraksi politik yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bakal terpuruk di bawah syarat minimal 61 kursi parlemen (Knesset) guna mengamankan mandat kabinet baru.
Kendati demikian, jalan yang dihadapi figur penantang terkuatnya, yakni mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Gadi Eisenkot, sama sekali tidak mudah. Riset elektabilitas teranyar yang disiarkan Channel 13 pada minggu lalu memotret kebuntuan politik yang parah: koalisi partai anti-Netanyahu diperkirakan merebut 52 kursi, berbanding tipis dengan 51 kursi milik kubu loyalis perdana menteri, sehingga kedua kubu mustahil menembus kuota 61 kursi mayoritas.
Entitas politik Yashar yang dinakhodai Eisenkot berhasil memuncaki peringkat survei dengan perolehan 22 kursi, sedangkan Partai Likud kepunyaan Netanyahu diprediksi hanya sanggup mengamankan 18 kursi. Rencana suksesi Eisenkot menemui dinding tebal lantaran dirinya enggan merangkul aliansi partai warga Arab Palestina di Israel yang berpotensi memegang 12 kursi krusial. Konsekuensinya, kebuntuan Knesset yang terpecah-belah diprediksi akan kembali berulang.
Gelombang Kekecewaan Rakyat dan Pukulan Biaya Hidup
Rasa skeptis serta keputusasaan saat ini begitu merasuk ke dalam benak penduduk setempat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara terjun bebas ke angka 34% pada 2025, kontras dibanding torehan 61% pada 2012 silam. Tragedi penyerangan 7 Oktober terbukti menjadi beban politik paling fatal bagi sang petahana, dengan 68% pemilih berlatar belakang Yahudi menjadikannya parameter utama pilihan politik.
Seorang pedagang di kawasan Jalan Jaffa, Ilda, secara terbuka mendesak para penguasa untuk bertanggung jawab secara moral, lebih-lebih setelah laporan investigatif media Haaretz mengungkap bahwa Netanyahu sebelumnya telah menerima peringatan mengenai potensi gempuran kelompok Hamas.
"Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan," tegasnya.
"Setelah jurnalis mengungkap apa yang terjadi, lihat apa yang mereka lakukan: mereka menyerang jurnalis alih-alih mengambil tanggung jawab," paparnya.
Kegeraman rakyat kian membara akibat tekanan ekonomi sehari-hari. Imbas peperangan kawasan yang berkepanjangan dan lumpuhnya distribusi logistik, harga komoditas pangan segar di seantero Israel melonjak tajam menyentuh 9,5% dalam kurun dua tahun terakhir. Turgeman, warga yang tengah bersantai di wilayah Jaffa, meluapkan kejenuhannya pada kebijakan kabinet yang haus peperangan namun abai terhadap kelesuan finansial warganya.
"Saya akan memilih siapa saja kecuali perdana menteri 7 Oktober," ucapnya.
"Kita butuh perdana menteri yang normal, seseorang yang juga peduli dengan ekonomi dan harga-harga yang melonjak akibat perang," kata Turgeman.
Sengketa Wajib Militer dan Upaya Boikot Partai Arab
Nasib kekuasaan Netanyahu kian tersudut menyusul vonis Mahkamah Agung pada 2024 yang resmi menghapus hak istimewa pembebasan militer bagi kelompok pria Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi). Ketetapan yudisial tersebut memicu gelombang unjuk rasa anti-wamil, aksi penutupan ruas jalan, hingga gesekan fisik dengan aparat kepolisian. Kalangan pemuda Haredi kini melampiaskan amarah kepada Netanyahu karena dipandang gagal meloloskan payung hukum demi mengamankan status khusus mereka.
Seorang pelajar ultra-Ortodoks, Pinchas, menilai turbulensi ini akan mendorong generasi sebaya untuk mendobrak titah tradisi para rabi dalam bilik suara.
"Semua pilihan dalam pemilu ini adalah sampah, tetapi saya pikir saya akan memilih Eisenkot," ungkapnya.
Sementara itu di barisan rival, skenario Eisenkot menumbangkan Netanyahu terancam buyar menyusul langkah Komite Pemilihan Pusat pekan lalu yang meloloskan mosi penjegalan keikutsertaan Ra'am dan Joint List, dua representasi kekuatan politik Arab Palestina terdepan di Israel.
Tindakan kontroversial ini bermula dari aduan kubu sayap kanan radikal Otzma Yehudit asuhan Itamar Ben-Gvir yang menuduh faksi Arab tersebut berafiliasi dengan aksi teror. Di sisi lain, permohonan tandingan dari Partai Demokrat untuk mendiskualifikasi Otzma Yehudit atas tuduhan penyebaran kebencian rasial malah dimentahkan oleh panitia.
Masa depan legalitas kepesertaan ini kini sepenuhnya bergantung pada putusan final Mahkamah Agung. Seandainya partai-partai Arab diizinkan berlaga, mereka berpeluang menjadi kekuatan penentu bagi ambisi Eisenkot membentuk kabinet baru. Bagi Amir, warga keturunan Arab Israel asal Mashhad, hak elektoral ini merupakan senjata pertahanan mutlak dalam menghadapi sentimen rasisme yang kian menguat pasca-7 Oktober.
"Pemilu ini adalah tentang kekuatan kita sebagai komunitas Arab dan kemampuan kita untuk memiliki suara politik yang berpengaruh," katanya.
"Kita butuh perwakilan Arab yang kuat dan bersatu pada isu kesetaraan, diskriminasi, dan perjuangan Palestina, sambil bekerja sama ketika itu menguntungkan komunitas kita."
