Rencana perombakan jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam.
JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan rencana kelanjutan mutasi pejabat, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Evaluasi tersebut dilakukan dengan meninjau kembali seluruh rangkaian aktivitas serta mekanisme pengangkatan maupun pelantikan yang telah berjalan.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ungkap Suahasil ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Suahasil memaparkan bahwa pengangkatan aparatur di lingkup kementeriannya wajib melewati beberapa tahapan berjenjang serta melibatkan kesepakatan kolektif antarseluruh unit eselon I. Langkah ini dipandang krusial mengingat banyak formasi jabatan strategis yang membutuhkan keselarasan lintas unit eselon I guna mengokohkan keterpaduan kerja organisasi.
"Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," tutur dirinya menjelaskan.
Pihaknya menegaskan bahwa Kemenkeu berkomitmen menyusun formasi kepemimpinan yang sanggup mengoptimalkan jalinan komunikasi dan kerja sama di antara tiap satuan kerja pemerintahan.
"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan, dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik," terang Suahasil lebih lanjut.
Mengenai potensi pembatalan mutasi dan rotasi pejabat tersebut, Suahasil belum dapat memberikan keputusan final.
Dirinya menerangkan bahwa kementerian perlu mencermati ulang seluruh agenda yang telah terlaksana, termasuk penyesuaian pelantikan yang sebelumnya digelar secara tatap muka langsung ataupun daring (hybrid).
"Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," tutup Suahasil mengakhiri keterangannya.
