PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dijadwalkan segera berada di bawah kendali PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI dalam agenda konsolidasi BUMN sektor perkeretaapian.
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan bahwa agenda penyatuan kedua entitas ini diproyeksikan tuntas sebelum Januari 2027, di tengah kondisi keuangan INKA yang mengalami defisit ekuitas serta memikul pinjaman tidak berkelanjutan (unsustainable loan) senilai Rp4,7 triliun.
Dony menerangkan bahwa kepastian tanggal peresmian merger antara KAI dan INKA masih terus diperiksa. Kendati demikian, ia menargetkan seluruh rangkaian proses konsolidasi rampung sebelum Januari 2027.
“Harusnya sudah (selesai konsolidasi di Januari), sebelum Januari malah harusnya. Tapi saya cek, makanya saya cek. Ini kan proses konsolidasi per sektor kita kan,” tutur Dony di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).
Dony menegaskan kembali bahwa posisi perseroan INKA dipastikan secara sah akan melebur dan berkedudukan di bawah naungan KAI melalui skema integrasi tersebut.
“Iya (INKA akan di bawah KAI),” tegasnya menanggapi restrukturisasi korporasi BUMN itu.
Langkah konsolidasi ini merupakan bagian dari agenda transformasi BUMN pada rumpun manufaktur industri. Dony menilai keberadaan pabrikan seperti INKA sangat penting dibina dan dikembangkan optimal mengingat perannya strategis dalam membuka lapangan pekerjaan serta menyokong sarana transportasi umum berbasis rel nasional.
Meski begitu, ia tidak menampik kapasitas manufaktur INKA saat ini belum dapat menutupi tingginya permintaan sarana perkeretaapian domestik. Kendala struktural ini dipastikan bakal dibenahi melalui berbagai langkah, termasuk penguatan penyertaan modal kerja baru.
Dony juga membongkar permasalahan yang membelit neraca finansial INKA. Nilai ekuitas perusahaan manufaktur tersebut tercatat negatif dengan tumpukan utang berisiko tinggi mencapai Rp4,7 triliun.
“Saat ini, kapasitas mereka belum cukup untuk itu. Karena itu sedang kita lakukan nanti improvement di situ. Termasuk penambahan modal, karena kan mereka itu sebetulnya punya financial problem juga itu, INKA itu. Equity-nya negatif, ada unsustain loan Rp4,7 triliun,” ungkap Dony.
Menurut Dony, restrukturisasi neraca keuangan INKA menjadi kebutuhan mutlak mendesak agar perusahaan dapat dibangun kembali menjadi pilar utama industri penopang angkutan massal dalam negeri.
“Jadi teman-teman bisa bayangin semua dirapikan. INKA itu juga punya problem keuangan. Karena itu kita harus benahi. Supaya nanti ke depannya INKA itu bisa menjadi industri transportasi publik kita,” imbuh Dony.
Secara terpisah, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin membeberkan bahwa konsolidasi struktural dan operasional KAI dan INKA diproyeksikan mulai efektif diberlakukan resmi pada 1 Januari 2027. Saat ini, manajemen KAI tengah memfinalisasi proses uji tuntas atau due diligence terhadap operasional INKA.
Bobby menerangkan penandatanganan akta inbreng sebagai instrumen formal pengalihan aset ditargetkan terlaksana pada September 2026 memakai mekanisme bersyarat. Sesudah itu, tahap integrasi penuh diagendakan mulai permulaan tahun 2027.
“Akta inbreng-nya bulan ini. Tapi nanti inbreng-nya itu inbreng bersyarat. Jadi rencana nanti konsolidasinya, integrasinya itu di 1 Januari (2027),” jelas Bobby sewaktu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9) lalu.
Bobby menguraikan perkawinan KAI dan INKA akan menyatukan keunggulan kompetitif kedua korporasi. Selama ini KAI menguasai kapabilitas rancang bangun rekayasa melalui jaringan Balai Yasa, sedangkan INKA memiliki kekuatan inti pada manufaktur sarana perkeretaapian.
Penggabungan ini ditujukan mendongkrak kapasitas pabrik INKA. Bobby sempat menyinggung INKA pernah terlambat menyerahkan sembilan trainset pesanan, mengingat kecepatan produksi KRL mereka baru mencapai sekitar tiga rangkaian per tahun.
Melalui integrasi sarana, bengkel kerja dan fasilitas milik KAI di Sumatra Selatan serta Lampung akan difungsikan menunjang kegiatan produksi INKA secara terpadu.
Sebagai contoh, Bobby memaparkan pengadaan gerbong datar pengangkut batu bara di Sumatra Selatan yang selama ini jalur produksinya terpecah antara Banyuwangi dan Madiun.
“Jadi seperti misalnya kereta barang, gerbong datar, batu bara, itu kan peruntukannya Sumatra Selatan. Sementara selama ini gerbong datar itu produksinya di Banyuwangi. Ada sebagian di Banyuwangi, ada sebagian rangka bawahnya itu masih di Madiun. Ini kan biaya logistiknya cukup mahal,” papar Bobby.
Selain perakitan sarana baru, seluruh kegiatan perawatan armada dan fasilitas bengkel pemeliharaan kereta rencananya bakal disatukan di bawah payung integrasi bersama INKA.
Terkait ketersediaan lahan, Bobby mengungkapkan INKA sejatinya menguasai lahan seluas 86 sampai 87 hektare, namun pemanfaatannya baru terealisasi kurang dari 20 hektare.
Guna menunjang operasional, KAI merencanakan pembangunan jalur rel sepanjang 3 hingga 4 kilometer dari komplek pabrik INKA Banyuwangi langsung ke dermaga pelabuhan terdekat. Keberadaan jalur ini ditujukan agar distribusi unit kereta dapat diangkut lewat kapal laut dan tidak bergantung pada armada truk towing.
Skema pengiriman maritim sekaligus dirancang menyiasati hambatan dimensi sempit pada sejumlah terowongan jalur rel darat yang kerap membatasi ruang gerak distribusi armada kereta baru.
Manajemen KAI memastikan pemanfaatan produk industri dalam negeri tetap menjadi prioritas jangka panjang dalam memenuhi armada operasional. Walau demikian, impor rangkaian sarana KRL bukan baru dari Jepang tetap dijalankan sebagai bridging solusi demi mencukupi kebutuhan armada harian secara cepat.
“Usulan action plan, penguatan industri lokal tetap menjadi prioritas kami. Sementara impor KRL bukan baru diperlukan sebagai bridging solusi untuk menjaga ketersediaan sarana pada kita pada saat hari ini,” tegas Bobby.
Kerja sama konsolidasi KAI dan INKA turut melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk menyelaraskan kebutuhan armada dan kapabilitas produksi, termasuk penghitungan presisi sarana hingga total cost of ownership (TCO).
Penyatuan kedua entitas transportasi tersebut sebelumnya telah ditandai lewat seremoni kick-off Integrasi KAI dan INKA di Jakarta pada 21 Juli 2026 lampau.
Berdasarkan proyeksi kebutuhan sarana jangka panjang KAI, kebutuhan rangkaian armada KRL hingga tahun 2040 diperkirakan mencapai 156 trainset, belum mencakup estimasi pengadaan kereta rel diesel (KRD), armada kereta jarak jauh komersial, lokomotif penarik, serta gerbong barang logistik.
