Pemerintah bersama DPR RI resmi menyetujui pagu anggaran pendidikan senilai Rp824 triliun pada APBN 2027. Nominal tersebut mencatatkan kenaikan 13,9 persen apabila dibandingkan dengan plafon tahun ini yang berada pada angka Rp720,8 triliun.
Keterangan itu dipaparkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).
"Negara akan terus hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat Indonesia, di antaranya melalui anggaran pendidikan Rp824 triliun," kata Suahasil.
Penyaluran dana tersebut nantinya diwujudkan lewat aneka program utama, meliputi Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, perbaikan fasilitas sekolah serta madrasah, hingga pembenahan Sekolah Rakyat.
Bukan hanya itu, pos dana pendidikan juga diarahkan untuk mendirikan Sekolah Unggul Garuda dan membiayai beasiswa beserta pembinaan talenta nasional lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Kendati demikian, Suahasil terpantau tidak menguraikan alokasi anggaran terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penjabarannya tersebut.
Pada aspek lain, negara menetapkan pos Perlindungan Sosial sebesar Rp539,7 triliun guna memproteksi kalangan berpenghasilan rendah, penduduk miskin dan rentan, sembari mempercepat target penurunan tingkat kemiskinan.
"Manfaatnya hadir melalui berbagai bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, dan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kemandirian," tutur Suahasil.
Selanjutnya, Suahasil membeberkan bahwa dana Ketahanan Pangan tahun 2027 dianggarkan Rp195,3 triliun demi mendongkrak swasembada komoditas pangan sekaligus menjamin kemakmuran petani serta kesejahteraan nelayan.
Sementara itu, transfer ke daerah disiapkan senilai Rp735 triliun, tercatat meningkat dari periode sebelumnya demi menjamin derap pembangunan serta peningkatan mutu layanan publik tersebar secara adil ke seluruh penjuru pelosok Nusantara.
"APBN dan APBD adalah satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan nafas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat," ucap Suahasil.
Kolaborasi pusat serta daerah pada akhirnya ditujukan untuk memacu pertumbuhan roda ekonomi, memayungi warga, menyempurnakan fasilitas publik, serta merealisasikan taraf hidup sejahtera bagi segenap rakyat Indonesia.
