Aparatur pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati langkah pengurangan pagu alokasi dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta gas liquefied petroleum gas (LPG) tabung ukuran 3 kilogram (kg) dalam kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) periode tahun 2027.
Said Abdullah yang menjabat sebagai pucuk pimpinan di Banggar DPR RI menyatakan bahwa ketetapan nilai subsidi energi terkhusus BBM dan komoditas LPG 3 kg untuk tahun anggaran 2027 disepakati bertengger di angka Rp131,39 triliun. Angka kesepakatan final ini memperlihatkan koreksi turun sebesar Rp11,4 triliun jika dibandingkan dengan besaran usulan plafon awal berkas RAPBN 2027 yang semula diajukan mencapai Rp142,8 triliun.
Rincian alokasi anggaran penopang subsidi tersebut secara garis besar terpecah atas pos penanggulangan Jenis BBM Tertentu (JBT) dengan plafon penetapan senilai Rp28,34 triliun, di samping pos sokongan pembiayaan subsidi LPG kemasan 3 kg yang memakan porsi dominan sebesar Rp103,05 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, konsekuensi riil apa saja yang berpeluang membayangi publik luas akibat keputusan pemotongan volume subsidi komoditas energi tersebut, serta segmen lapisan warga mana yang paling rentan menderita pukulan terberat atas eksekusi regulasi ini?
Mohammad Faisal selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengungkapkan pandangannya bahwa penciutan nilai besaran subsidi tersebut secara praktis sanggup menyempitkan ruang gerak fiskal pemerintah dalam mengendalikan lonjakan harga komoditas energi di pasar domestik.
Dalam tinjauan Faisal, bilamana kuota belanja subsidi tahun 2027 kelak terbukti tidak lagi sanggup mengimbangi laju permintaan riil seluruh penjuru masyarakat, otoritas pemerintah amat berpotensi terdesak mengambil opsi tak populer berupa penaikan harga eceran barang kebutuhan yang disubsidi tersebut.
"At some point pada 2027 akan ada kenaikan harga, entah itu Pertalite atau Solar yang BBM… ataukah di LPG 3 kg," kata Faisal secara lugas memproyeksikan potensi keterdesakan kebijakan moneter dan fiskal tersebut ke depan.
Kendati demikian, opsi melambungkan nominal harga BBM beserta gas melon yang bersubsidi bakal menghadirkan guncangan nyata terhadap kapasitas daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke lapisan bawah. Sebab tak dapat dimungkiri bahwa kategori penduduk inilah yang selama ini menjadi kelompok konsumen terbanyak pengguna bahan bakar Pertalite beserta varian sejenisnya. Faisal lantas menyampaikan peringatan dini terkait efek domino pelemahan kemampuan finansial golongan ini terhadap stabilitas iklim usaha dan aktivitas roda perekonomian nasional.
"Kelas menengah ini berpengaruh besar terhadap konsumsi secara keseluruhan dan sektor produksi, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami penurunan dan akan mempengaruhi bisnis secara keseluruhan," imbuhnya menekankan keterkaitan rantai pasok ekonomi makro yang tak terpisahkan.
Di sisi lain, Syafrudin Karimi yang merupakan akademisi sekaligus Pengamat Ekonomi asal Universitas Andalas memaparkan analisis bahwa pemangkasan alokasi volume subsidi bahan bakar ini sebetulnya tidak secara otomatis langsung mendongkrak banderol tarif penjualan resmi. Guncangan awal yang paling kilat dirasakan langsung oleh denyut hidup masyarakat adalah menyusutnya ketersediaan stok fisik BBM Pertalite dan produk penunjang terkait di lapangan.
Menurut kalkulasi Syafrudin, apabila penjatahan kuota BBM bersubsidi beserta tabung gas melon 3 kg dipotong secara drastis saat grafik kebutuhan publik tengah berada pada posisi tinggi, masyarakat konsumen di lapangan niscaya bakal berhadapan langsung dengan mekanisme pembatasan suplai hingga antrean kendaraan yang mengular panjang di stasiun pengisian. Eskalasi situasi darurat tersebut juga dapat memaksa para pemakai kendaraan bermotor dan ibu rumah tangga mengalihkan konsumsi ke produk-produk nonsubsidi yang label harganya jauh lebih menguras kantong.
"Pengurangan volume subsidi paling cepat terasa di risiko ketersediaan, bukan otomatis kenaikan harga resmi," kata Syafrudin merinci urgensi dinamika rantai pasok energi di lapangan.
Ia menerangkan lebih lanjut bahwasanya klaster masyarakat yang dipastikan paling rentan terempas akibat pemangkasan porsi kuota subsidi mencakup rumah tangga berpenghasilan rendah, buruh dan pekerja di sektor informal, para pegiat unit usaha mikro kuliner, paguyuban nelayan kecil, kelompok petani sasaran binaan, serta rumpun keluarga yang menetap di kantong daerah dengan keterbatasan alternatif pasokan energi.
"Bagi kelompok tersebut, energi bukan hanya komponen konsumsi, tetapi input untuk bekerja dan memperoleh pendapatan," imbuhnya menegaskan signifikansi BBM dan gas sebagai instrumen pencarian nafkah pokok mereka.
Oleh pertimbangan tersebut, Syafrudin menganjurkan formula bahwa kebijakan penyusutan kuota volume barang bersubsidi ini mutlak harus diimbangi melalui pengetatan sistematis kriteria penerima bantuan. Apabila celah kebocoran alokasi energi ke kantong kelompok masyarakat berpunya mampu dihentikan secara tegas, maka konsekuensi beban penyesuaian belanja ini dapat digeser secara adil dari pundak masyarakat rentan ke kalangan berada yang sebenarnya tak berhak menikmati barang subsidi.
Dirinya menengarai bahwa bayang-bayang lonjakan laju inflasi tetap akan mengintai pasar kendati harga eceran BBM maupun tabung gas melon subsidi belum dinaikkan secara resmi oleh pengambil kebijakan. Musababnya, penurunan alokasi kuota secara sepihak niscaya melahirkan kelangkaan riil stok di tingkat akar rumput. Mengakibatkan kalangan pelaku usaha dan konsumen terpaksa beralih memakai komoditas energi nonsubsidi yang langsung memicu pembengkakan biaya modal serta beban produksi harian.
"Sebagian biaya kemudian diteruskan ke harga makanan, transportasi lokal, dan jasa, sehingga muncul efek inflasi tidak langsung," ujarnya merinci proses pergeseran beban harga ke tangan konsumen akhir.
Ketahanan daya beli masyarakat rentan turut dihantui kehancuran manakala harga aneka komoditas pokok di pasar ikut terkerek naik. Akibatnya, para pengelola rumah tangga terpaksa mengorbankan alokasi simpanan untuk kebutuhan gizi pangan, tabungan pendidikan anak, ataupun biaya mendesak lainnya sekadar demi menambal pembelian BBM dan pasokan tabung gas harian.
Memandang prospek dalam dimensi jangka panjang, Syafruddin memberikan penilaian bahwa dampak sistemis dari keputusan perampingan volume subsidi energi ini akan sangat bergantung pada siapa kelompok yang dicabut hak subsidinya serta ke sektor mana dana sisa efisiensi anggaran itu nantinya direalokasikan.
Sesuai kalkulasinya, jika regulasi pembatasan berhasil mendepak keluarga kalangan menengah ke atas dari daftar pembeli bahan bakar bersubsidi, maka pukulan negatif terhadap neraca konsumsi agregat masyarakat dapat diredam seminimal mungkin sembari memacu mutu kualitas belanja negara.
"Kajian pemerintah dan Bank Dunia sejak lama menunjukkan subsidi energi berbasis harga cenderung bocor kepada kelompok berpendapatan lebih tinggi, sehingga transfer langsung yang tepat sasaran dapat melindungi kelompok miskin dengan biaya fiskal lebih efisien," ia menjelaskan landasan riset ekonomi yang ada.
Sebaliknya, jangan sampai eksekusi pemotongan kuota subsidi energi ini malah berujung pada penderitaan kelompok warga tidak mampu yang tak mampu lagi menjangkau BBM subsidi gara-gara kelangkaan komoditas di lapangan. Bertolak dari hal itu, aparatur pengambil kebijakan dituntut tegas memisahkan dua peta agenda pokok: mengikis kebocoran alokasi subsidi sembari tetap menjaga perlindungan sosial bagi warga paling rentan.
Pemerintah juga memikul mandat penting memastikan skema pengurangan beban subsidi tidak sampai menjerumuskan kantong rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro terdesak membelanjakan penghasilannya untuk varian energi non-subsidi. Kata Syafruddin, tolak ukur keberhasilan rumusan kebijakan ini akan sepenuhnya bersandar pada tingkat akurasi sasaran alokasi serta pemanfaatan cadangan ruang fiskal dari hasil pemangkasan belanja energi itu.
Langkah penertiban validitas data kependudukan penerima manfaat, tata kelola kuota komoditas, penguatan lini pengawasan distribusi logistik, hingga eksplorasi ragam alternatif energi terbarukan merupakan satu kesatuan program integral yang wajib berjalan serempak bersamaan dengan penurunan volume alokasi subsidi.
"Prioritasnya ialah menyelesaikan integrasi data penerima melalui DTSEN, NIK, data usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran, lalu menerapkan pembatasan secara bertahap dengan masa transisi yang jelas," ucapnya memberikan rekomendasi tahapan mitigasi risiko sosial.
Di kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mencermati bahwa pemotongan pos bujet subsidi energi secara otomatis bakal berjalan beriringan dengan penyusutan jumlah tonase distribusi tabung elpiji 3 kg hingga ketersediaan bensin bersubsidi. Bila formula kebijakan ini tidak segera dipagari oleh skema pengawasan distribusi dan verifikasi profil konsumen, kekacauan berupa kelangkaan pasokan di pasar bebas tinggal menunggu waktu.
"Kecuali memang ada dalam waktu yang 2 bulan ke depan pemerintah berhasil ketemu dengan formula bagaimana mengendalikan penjualan LPG 3 kilo dan lainnya," ujar Febby menyoroti tenggat waktu yang kian mendesak bagi pihak kementerian terkait.
Dalam kacamata Fabby, beban tugas paling berat yang dihadapi instansi pemerintah sejatinya bermuara pada kepiawaian mengontrol pos belanja subsidi komoditas tabung gas melon yang memakan dana raksasa. Fakta pahit di lapangan memperlihatkan bahwa populasi pengguna gas tabung 3 kg hari ini nyatanya kerap kali tidak sesuai dengan profil sasaran masyarakat miskin. Penikmat fasilitas subsidi komoditas gas melon ini diserbu oleh jaringan restoran skala besar, gerai rumah makan mapan, sampai deretan hunian kalangan berpunya.
"Dari data kami mungkin sekitar 30 persen-40 persen, cukup besar sebenarnya LPG 3 kilo itu dibeli bukan oleh kelompok rumah tangga miskin dan UMKM," imbuhnya mengungkap persentase penyimpangan barang bersubsidi yang tergolong tinggi.
Ia berpandangan bahwa akar persoalan utama dari keputusan pemangkasan kuota subsidi energi sejatinya bukan semata-mata terpaku pada besaran angka volume subsidi yang hendak disunat, melainkan pada keandalan sistem birokrasi pemerintah merapikan kanal rantai distribusinya supaya barang bersubsidi jatuh tepat di tangan masyarakat rentan.
"Siapa yang boleh berhak untuk membeli LPG 3 kg, ini yang sampai hari ini belum ketemu formulanya. Karena distribusi LPG 3 kg kan dibuat terbuka, siapa saja bisa beli," katanya menyoroti kelemahan sistem niaga elpiji bersubsidi yang terlalu permisif.
Selain ancaman penyaluran yang serampangan salah alamat, jerat persoalan pelik lain bertumpu pada kenyataan bahwa sekitar 80 persen kebutuhan gas nasional saat ini mutlak didatangkan melalui impor lintas negara. Di tengah turbulensi pasokan rantai pasok global imbas sengkarut krisis geopolitik internasional, beban tagihan impor membengkak sangat tajam. Dampak lanjutannya langsung menghantam kestabilan posisi neraca transaksi perdagangan luar negeri Indonesia.
"Saya lihat pemerintah memang berusaha untuk mengendalikan LPG 3 kg. Sehingga muncul wacana untuk program kompor listrik, yang kedua CNG," ucapnya mengungkap strategi substitusi yang sempat mencuat ke ruang publik.
[Gambas:Photo CNN]
Kendati wacana konversi energi tersebut bergulir, ide penukaran tabung gas melon dengan peranti kompor induksi listrik bagi rumah tangga kurang beruntung dinilai kurang realistis mengingat instalasi daya listrik di kediaman warga miskin pada umumnya tergolong sangat minim. Pada saat bersamaan, inisiatif pasokan Compressed Natural Gas (CNG) untuk wilayah perumahan hingga detik ini masih sebatas proyek percontohan berskala sempit.
"Kenapa ada penurunan LPG 3 kg, karena memang pemerintah berharap program-program alternatif seperti kompor listrik dan CNG itu bisa dilaksanakan tahun depan," ujar Fabby membedah latar pertimbangan di balik kalkulasi angka-angka dalam draf anggaran RAPBN.
Aparatur pemerintah dinilai perlu segera mematok kriteria tegas mengenai siapa saja golongan yang sah membeli kuota tabung elpiji 3 kg sekaligus menentukan batasan kuota volume perorangan. Mekanisme pengamanan transaksi tersebut, tutur Fabby, sejatinya dapat diakomodasi melalui pengesahan tanda pengenal khusus ataupun implementasi sistem pemindaian barcode digital. Akan tetapi, rancangan regulasi digital tersebut harus secara cermat menimbang situasi sosio-ekonomi masyarakat pedalaman pedesaan yang belum semuanya mengantongi perangkat telepon seluler pintar.
Fabby berargumen bahwa efisiensi subsidi komoditas tabung elpiji wajib dibarengi agenda diversifikasi sumber bahan bakar domestik guna melepaskan jeratan ketergantungan kronis Indonesia terhadap pasokan gas impor. Di samping pengujian kompor bertenaga listrik dan jejaring pipa CNG terkompresi, pemanfaatan bahan bakar biomassa sangat menjanjikan untuk dipacu sebagai pilar energi dapur, terkhusus bagi masyarakat di kantong-kantong pedesaan.
"Ada diversifikasi bahan bakar, yang tadinya LPG mungkin bisa kembali ke tungku biomasa modern yang lebih bersih, dan bahan bakarnya bisa diproduksi secara lokal," imbaunya memaparkan potensi kekayaan bahan baku hayati di Tanah Air.
Dirinya mendesak jajaran kementerian teknis segera melembagakan cetak biru diversifikasi energi ini menjadi agenda program kerja konkret terstruktur. Dengan demikian, setiap konsekuensi dari penyusutan jatah alokasi LPG 3 kg dapat diimbangi langkah penguatan infrastruktur pasokan bahan bakar alternatif yang sanggup menjangkau permukiman desa hingga kawasan pulau terluar.
"Jika diversifikasi energi itu terjadi, ketahanan energi justru meningkat, tetapi kuncinya itu harus direncanakan dan dijadikan program oleh pemerintah, tidak bisa hanya diomongkan atau diharapkan atau inisiatif itu muncul di masyarakat," pungkasnya memberikan penegasan akhir.
[Gambas:Youtube]
Sebelumnya, kesepakatan final perihal pengetatan alokasi belanja energi bersubsidi pada komoditas bahan bakar minyak (BBM) serta gas tabung melon ukuran 3 kilogram (kg) telah ditandatangani bersama oleh delegasi eksekutif pemerintah dan jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam dokumen perancangan RAPBN tahun 2027.
Penjelasan Said Abdullah selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI menegaskan bahwa kesepakatan pagu subsidi bagi komoditas BBM dan gas elpiji 3 kg pada tahun anggaran 2027 dipatok di angka Rp131,39 triliun, terkoreksi menurun sebesar Rp11,4 triliun bila disandingkan usulan berkas RAPBN 2027 yang semula diajukan menembus Rp142,8 triliun.
Struktur total pembiayaan energi tersebut terbagi atas pos alokasi subsidi bagi kelompok Jenis BBM Tertentu (JBT) dengan plafon pendanaan Rp28,34 triliun, beriringan dengan kuota penopang subsidi tabung gas elpiji 3 kg yang nilainya ditetapkan sebesar Rp103,05 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini diskursus luas kembali tertuju pada sejauh mana efek rembesan dari pemangkasan kuota volume energi tersebut bakal menghantam pundak masyarakat bawah serta elemen pelaku usaha mikro mana saja yang bakal paling terpukul atas pemberlakuan peta kebijakan fiskal ini.
Dalam kacamata Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, pemotongan jatah dana subsidi berisiko mereduksi fleksibilitas instrumen fiskal pemerintah tatkala harus membendung potensi guncangan fluktuasi harga energi di pasar bebas.
Faisal mengingatkan bahwa tatkala alokasi anggaran subsidi tahun 2027 tak lagi mencukupi untuk memenuhi kurva konsumsi riil masyarakat, pemegang otoritas fiskal praktis akan dihadapkan pada dilema berat untuk menaikkan harga jual komoditas bersubsidi ke taraf yang lebih mahal.
"At some point pada 2027 akan ada kenaikan harga, entah itu Pertalite atau Solar yang BBM… ataukah di LPG 3 kg," kata Faisal membeberkan keniscayaan kalkulasi ekonomi tersebut.
Di lain sisi, gelombang lonjakan tarif bahan bakar kendaraan dan gas memasak bersubsidi dipastikan mendegradasi daya tahan konsumsi rumah tangga lapisan bawah hingga kelas menengah. Hal ini berpangkal dari kenyataan bahwa kelompok demografi inilah yang menyerap kuota BBM bersubsidi dalam proporsi paling tinggi. Oleh sebab itu, Faisal secara serius mewanti-wanti potensi perlambatan kinerja pasar dan dunia usaha jika daya beli masyarakat sampai mengalami penurunan tajam.
"Kelas menengah ini berpengaruh besar terhadap konsumsi secara keseluruhan dan sektor produksi, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami penurunan dan akan mempengaruhi bisnis secara keseluruhan," imbuhnya menjabarkan mata rantai dampak ekonomi makro.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafrudin Karimi turut menggarisbawahi bahwa pengurangan volume alokasi subsidi energi pada dasarnya tidak selalu langsung dieksekusi dalam bentuk pengumuman kenaikan tarif resmi. Imbas paling nyata yang akan dirasakan masyarakat seketika adalah tersendatnya ketersediaan barang kebutuhan energi di berbagai fasilitas pengisian.
Menurut analisanya, bila kuota volume bahan bakar bersubsidi dan komoditas tabung gas melon 3 kg dipangkas sementara kebutuhan masyarakat di lapangan terus bertumbuh, konsumen akan terjebak dalam skema pembatasan pembelian serta antrean kendaraan yang mengular. Situasi krisis stok tersebut rentan memaksa masyarakat berpindah mengonsumsi komoditas non-subsidi dengan konsekuensi merogoh kocek lebih dalam.
"Pengurangan volume subsidi paling cepat terasa di risiko ketersediaan, bukan otomatis kenaikan harga resmi," kata Syafrudin menerangkan pola kelangkaan komoditas di tingkat hilir.
Syafrudin memetakan bahwa kalangan warga yang menyandang beban paling berat atas pemotongan kuota subsidi energi ini antara lain masyarakat miskin berpenghasilan rendah, para buruh sektor informal harian, pengusaha kuliner skala mikro, kelompok nelayan pencari nafkah di pesisir, kalangan petani sasaran, hingga komunitas penduduk di daerah pelosok yang minim pilihan sumber tenaga substitusi.
"Bagi kelompok tersebut, energi bukan hanya komponen konsumsi, tetapi input untuk bekerja dan memperoleh pendapatan," imbuhnya menyoroti kedudukan BBM sebagai sarana produktif vital penopang nafkah mereka.
Berangkat dari hal itu, Syafrudin menekankan urgensi bahwa kebijakan perampingan volume subsidi mutlak diimbangi penataan sasaran penerima manfaat secara tepat dan tanpa kompromi. Apabila rembesan konsumsi subsidi ke kelompok ekonomi mampu dapat ditekan serendah mungkin, beban fiskal transisi penyesuaian belanja ini dapat ditanggung oleh mereka yang selama ini menikmati subsidi secara tidak sah tanpa perlu mengorbankan kaum papa.
Ia memprediksi tekanan laju inflasi tetap berpeluang meletup kendati banderol resmi BBM serta elpiji 3 kg belum diumumkan naik oleh aparatur berwenang. Sebab, pemotongan jatah volume fisik komoditas bersubsidi akan menciptakan kelangkaan instan di lapangan, memaksa rantai produksi beralih menyerap bahan bakar non-subsidi berharga tinggi yang memicu pembengkakan biaya operasional secara signifikan.
"Sebagian biaya kemudian diteruskan ke harga makanan, transportasi lokal, dan jasa, sehingga muncul efek inflasi tidak langsung," ujarnya menguraikan mekanisme transmisi tekanan harga ke pasar umum.
Ketahanan finansial rumah tangga pun bakal goyah manakala banderol harga kebutuhan primer melonjak serentak. Demi memenuhi kebutuhan pasokan energi untuk memasak dan mobilitas harian, para kepala keluarga terpaksa memangkas jatah belanja pangan bergizi, anggaran biaya sekolah, ataupun pos tabungan masa depan.
Agar Si Rentan Tak Jadi Korban
Agar Si Rentan Tak Jadi Korban. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Dalam proyeksi rentang masa depan, Syafruddin menilai bahwa konsekuensi akhir dari keputusan pemangkasan kuota subsidi komoditas energi akan sepenuhnya ditentukan oleh keadilan seleksi penerima hak subsidi serta transparansi pengalihan alokasi dana penghematan anggaran belanja negara tersebut.
Menurut perhitungannya, bila sistem seleksi pembatasan berhasil membersihkan kelompok rumah tangga berkecukupan dari rantai konsumsi bensin dan gas bersubsidi, goncangan terhadap laju konsumsi agregat masyarakat dapat diminimalkan sembari meningkatkan efisiensi belanja pemerintah.
"Kajian pemerintah dan Bank Dunia sejak lama menunjukkan subsidi energi berbasis harga cenderung bocor kepada kelompok berpendapatan lebih tinggi, sehingga transfer langsung yang tepat sasaran dapat melindungi kelompok miskin dengan biaya fiskal lebih efisien," ia menjelaskan landasan komparasi riset subsidi fiskal.
Sebaliknya, ia mengingatkan agar pemotongan kuota subsidi komoditas ini tidak sampai menciptakan nestapa baru bagi kelompok marjinal yang kehilangan akses terhadap bahan bakar murah akibat pasokan yang mendadak langka di pasaran. Karenanya, otoritas terkait mesti memisahkan secara tegas dua misi kebijakan strategis: memberantas kebocoran distribusi subsidi di satu sisi, sembari menjaga stabilitas jaring pengaman bagi warga rentan di sisi lain.
Pemerintah juga memikul kewajiban krusial memastikan regulasi penurunan alokasi subsidi ini tidak mendesak keluarga prasejahtera dan pelaku usaha mikro terpaksa membeli energi nonsubsidi yang membebani kas harian mereka. Menurut evaluasi Syafruddin, keberhasilan skema kebijakan energi ini sepenuhnya bertumpu pada ketepatan sasaran target bantuan serta efektivitas pengelolaan ruang fiskal dari hasil perampingan belanja subsidi.
Upaya sinkronisasi data kependudukan, penataan skema kuota per wilayah, pengetatan sistem rantai logistik energi, hingga percepatan diversifikasi alternatif energi terbarukan menjadi prasyarat mutlak yang wajib diimplementasikan beriringan dengan penurunan kuota komoditas energi bersubsidi.
"Prioritasnya ialah menyelesaikan integrasi data penerima melalui DTSEN, NIK, data usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran, lalu menerapkan pembatasan secara bertahap dengan masa transisi yang jelas," ucapnya menguraikan cetak biru tata kelola subsidi yang akuntabel.
Pandangan senada turut dilontarkan Fabby Tumiwa selaku pimpinan tertinggi Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya menandaskan bahwa pemangkasan pagu anggaran subsidi energi akan berjalan seirama dengan penyusutan pasokan fisik gas elpiji 3 kg dan jenis bahan bakar Pertalite. Ketiadaan piranti kendali penerima manfaat yang ketat bakal menjerumuskan pasar ke dalam kekacauan krisis ketersediaan pasokan.
"Kecuali memang ada dalam waktu yang 2 bulan ke depan pemerintah berhasil ketemu dengan formula bagaimana mengendalikan penjualan LPG 3 kilo dan lainnya," ujar Febby menyoroti urgensi penyusunan formula regulasi teknis yang efektif.
Menurut Fabby, ujian paling berat bagi aparatur pemerintah sejatinya terletak pada tata kelola subsidi gas tabung 3 kg yang menyedot porsi anggaran belanja sangat masif. Fakta yang sangat disayangkan adalah kenyataan bahwa mayoritas penikmat fasilitas gas bersubsidi ini nyatanya bergeser ke pihak-pihak yang tidak masuk kategori berhak. Konsumen gas melon tercatat banyak dinikmati oleh pelaku usaha restoran megah, tempat makan besar, hingga kalangan keluarga berada.
"Dari data kami mungkin sekitar 30 persen-40 persen, cukup besar sebenarnya LPG 3 kilo itu dibeli bukan oleh kelompok rumah tangga miskin dan UMKM," imbuhnya mengungkap tingginya angka rembesan fasilitas energi bersubsidi ke pihak yang tak berhak.
Ia memandang pokok pangkal perdebatan seputar pengetatan alokasi subsidi energi sejatinya bukan semata menyoal seberapa banyak angka kuota tonase yang dipangkas, melainkan menyangkut kesiapan sistem pengawasan distribusi agar barang penopang hajat hidup tersebut benar-benar dinikmati oleh golongan masyarakat yang berhak menerimanya.
"Siapa yang boleh berhak untuk membeli LPG 3 kg, ini yang sampai hari ini belum ketemu formulanya. Karena distribusi LPG 3 kg kan dibuat terbuka, siapa saja bisa beli," katanya mengkritisi model tata niaga gas melon yang selama ini dibiarkan berjalan bebas tanpa saringan kepemilikan hak.
Di luar carut-marut persoalan distorsi penerima subsidi, hambatan struktural yang tak kalah genting adalah tingginya ketergantungan pasokan, di mana sekitar 80 persen kebutuhan gas nasional wajib diimpor dari pasar mancanegara. Tatkala ketegangan geopolitik internasional memicu gejolak harga logistik dan disrupsi rantai pasok global, nilai tagihan devisa impor membubung tajam dan menggerus posisi neraca pembayaran negara.
"Saya lihat pemerintah memang berusaha untuk mengendalikan LPG 3 kg. Sehingga muncul wacana untuk program kompor listrik, yang kedua CNG," ucapnya memaparkan wacana konversi energi alternatif yang sempat diinisiasi jajaran kementerian.
[Gambas:Photo CNN]
Meskipun demikian, gagasan substitusi gas melon beralih ke kompor induksi listrik bagi kantong keluarga rentan dinilai belum pas untuk diimplementasikan secara massal mengingat rata-rata kapasitas voltase daya listrik hunian warga kurang mampu sangatlah terbatas. Sedangkan skema jaringan suplai CNG di kawasan permukiman sejauh ini masih bergerak sebatas proyek percontohan berskala rintisan.
"Kenapa ada penurunan LPG 3 kg, karena memang pemerintah berharap program-program alternatif seperti kompor listrik dan CNG itu bisa dilaksanakan tahun depan," ujar Fabby menerangkan orientasi di balik pengurangan proyeksi volume komoditas subsidi tersebut.
Otoritas pemerintah dipandang wajib menetapkan segmentasi kelompok masyarakat yang sah membeli tabung gas melon 3 kg sekaligus menentukan batasan plafon volume belanja per kapita. Skema pembatasan tersebut, urai Fabby, dapat dijalankan melalui penetapan kartu identitas penerima maupun pemindaian kode verifikasi digital (barcode). Kendati demikian, penerapannya wajib memikirkan kondisi sosiologis masyarakat pedesaan pelosok yang banyak belum memiliki gawai digital pintar.
Fabby menegaskan bahwa perampingan porsi subsidi elpiji mutlak dikombinasikan dengan strategi diversifikasi energi lokal guna memutus rantai ketergantungan impor elpiji Indonesia. Di samping opsi pemanfaatan kompor listrik dan CNG, energi berbasis biomassa memiliki peluang strategis untuk dimobilisasi sebagai alternatif sarana memasak, khususnya bagi kawasan perkampungan dan desa pelosok nusantara.
"Ada diversifikasi bahan bakar, yang tadinya LPG mungkin bisa kembali ke tungku biomasa modern yang lebih bersih, dan bahan bakarnya bisa diproduksi secara lokal," imbaunya mendorong kemandirian energi berbasis komoditas alam setempat.
Ia mendorong jajaran kabinet segera menerjemahkan visi diversifikasi bahan bakar ini ke dalam cetak biru program aksi nasional yang berkesinambungan. Dengan begitu, setiap konsekuensi dari penyusutan jatah subsidi elpiji 3 kg dapat diantisipasi secara matang melalui kesiapan rantai pasok energi alternatif yang merata hingga ke desa terpencil dan kawasan pelosok tanah air.
"Jika diversifikasi energi itu terjadi, ketahanan energi justru meningkat, tetapi kuncinya itu harus direncanakan dan dijadikan program oleh pemerintah, tidak bisa hanya diomongkan atau diharapkan atau inisiatif itu muncul di masyarakat," pungkasnya memberikan catatan penting.
[Gambas:Youtube]
