Presiden Prabowo Subianto memimpin agenda rapat terbatas guna mempercepat realisasi kebijakan sekolah gratis pada lembaga pendidikan negeri, mulai jenjang anak usia dini hingga tingkat menengah atas.
Hingga kini, tercatat kira-kira 164.000 institusi pendidikan berstatus negeri pada rentang tingkatan itu di seluruh penjuru Tanah Air.
"Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia," terang Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat rilis pers, Rabu (23/9/2026).
Tidak hanya menyasar sekolah negeri, Presiden Prabowo pun menaruh fokus besar pada perluasan jangkauan ke perguruan tinggi.
Pihak regulator bakal merumuskan pembebasan tarif perkuliahan di kampus negeri, yang mencakup pungutan uang kuliah tunggal (UKT) beserta uang gedung atau pangkal.
"Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal," imbuh Teddy.
Fokus terhadap Lembaga Pesantren
Pada aspek lain, lembaga pondok pesantren tak luput dari perhatian serius negara. Teddy mengabarkan bahwa pemerintah mendirikan Direktorat Jenderal Pesantren pada lingkungan Kementerian Agama sebagai organ kementerian khusus perihal pesantren.
Kehadiran pos dirjen baru ini menjadi langkah konkret otoritas untuk memastikan sistem pesantren memperoleh sokongan penuh demi mendongkrak ketahanan mutu pendidikan nasional.
"Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan," tandas Teddy.
Temukan kabar aktual serta kredibel di jaringan Berita Liputan6








